• KANAL BERITA

Pemerintah Temukan Ribuan Pelanggaran Persyaratan Impor

Suasana sosialisasi tata niaga impor oleh GINSI siang tadi. (dok)
Suasana sosialisasi tata niaga impor oleh GINSI siang tadi. (dok)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan menemukan fakta, selama 1,5 bulan sejak pemberlakuan kebijakan tata niaga impor di luar kawasan kepabeanan (post border) per 1 Februari 2018 lalu, teridentifikasi sebanyak 25.000 data atau dokumen di PIB yang tidak memenuhi kelengkapan persyararan impor.

"Selain itu ada juga indikasi pemalsuan data kontrak dalam pengajuan pesetujuan impor tekstil dan produk tekstil dengan memanfaatkan skema kemudaan untuk Industri Kecil Menengah atau IKM," kata Martin Simanungkalit, Sekretaris Direktortat Jenderal Perdagagan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

Martin menegaskan hal itu pada acara sosisalisasi post border di Hotel Harris Semarang Rabu (2/5) yang diadakan oleh Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI).

Selama penerapan kebijakan tersebut, masih masih banyak terjadi pelanggaran persyararan impor di Pusat Industri Berikat (PIB). Bagi para pelaku usaha/importir yang melanggar ketentuan, dikenakan sanki pencabutan persetujuan impor (PI).

Kemendag menindak tegas para pelaku usaha/importir yang melanggar ketentuan persyaratan impor di luar kawasan kepabeanan. "Ini menunjukkan komitmen Kemendag dalam mengawasi tata niaga impor di post border," kata Martin Simanungkalit.

Lebih jauh ia merinci, bahwa sebanyak 40 juta m2 testil dan produk kecil yang diajukan itu didasarkan atas kontrak kontrak yang sudah kedaluwarsa dan tidak sesuai dengan izin usaha IKM.

Pemerintah meminta para pelaku usaha untuk tidak menyalahgunakan kemudahan berusaha. Jika para pelaku usaha berlaku tertib, maka kemudahaan bisnis akan selalu ada lebih dan industri akan lebih bergairah.


(Bambang Isti/CN41/SM Network)