• KANAL BERITA

KPU Coret Satu Bakal Calon DPD RI

foto: istimewa
foto: istimewa

SEMARANG, suaramerdeka.com - Dari 29 bakal calon anggota DPD RI yang mendaftar di KPU Jateng, satu orang diantaranya gugur. Secara administrasi, satu orang bakal calon bernama Awigra tak bisa diproses lantaran berkas dokumen pendaftaran ditarik kembali.

Penarikan itu membuat KPU tak bisa melakukan verifikasi berkas dokumen dan yang bersangkutan tak bisa menerima surat kerja berkas telah diverifikasi. Di sisi lain, pihak Awigra siap melaporkan Komisioner KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) dan Ombudsman atas dugaan pelanggaran etik.

Ketua KPU Jateng Joko Purnomo menjelaskan, usai penutupan pendaftaran bakal calon DPD RI, pihaknya harus menghitung syarat dukungan bagi bakal calon. Jumlah minimal dukungan 5.000 suara dan dibuktikan dengan menunjukkan fotocopy KTP. Lantaran yang mendaftar cukup banyak maka penghitungan dilakukan secara bertahap. Dalam proses menunggu tahapan penghitungan dan penghitungannya sendiri, harus ada perwakilan dari pihak bakal calon DPD.

"Entah apa alasannya, mereka (pihak Awigra) minta penundaan penghitungan. Padahal sesuai aturan tidak bisa. Penghitungan ya harus saat itu juga. Ternyata berkas di bawa kembali dan kami tak bisa menghitung. Kalau secara administrasi boleh dibilang gugur karena tak menerima kertas kerja pendaftaran," ujar Joko, Selasa (1/5).

Saat ini proses pendaftaran sudah selesai. KPU tengah melakukan penelitian administrasi sampai tanggal 10 Mei mendatang.

Di sisi lain, Ketua Tim Kuasa Hukum Kaukus Hijau Nasional Haris Azhar akan melaporkan dugaan pelanggaran kode etik komisioner KPU Jateng, Hakim Junaedi ke DKPP dan Ombudsman. Pelanggaran yang ia maksud adalah tidak profesionalnya Hakim saat menerima pendaftaran Awigra sebagai bakal calon DPD RI. Hakim dinilai tak melakukan penerimaan dengan sopan.

Menurut Haris, dokumen fisik yang dibawa Awigra seharusnya dihitung oleh KPU. Sebagai bukti KPU bekerja untuk memenuhi hak konstitusional Awigra sebagai warga negara. "Sampai saat ini belum pernah dihitung sampai selesai oleh KPU," kata Haris.

Sementara saat dikonfirmasi, Hakim Junaedi belum merespon telepon wartawan. Namun menurut Joko Purnomo, melaporkan ke DKPP dan Ombudsman merupakan hak Awigra. "Itu hak Awigra. Tapi kronologinya sudah saya jelaskan seperti itu," ujar Joko.


(Hanung Soekendro/CN34/SM Network)