• KANAL BERITA

Mal Pelayanan Publik Jadi Benchmark bagi Instansi Pemerintah Daerah

Foto: Istimewa
Foto: Istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Mulai dari para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hingga Diplomat perwakilan Indonesia di Luar Negeri, pernah melakukan best practice ke Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Edy Junaedi.

Hal yang menjadi perhatian bagi para peserta Kunjungan Kerja tersebut adalah Mal Pelayanan Publik sebagai wujud nyata revolusi pelayanan publik di Indonesia dengan mendistorsi stigma negatif birokrasi yang lama dan berbelit menjadi pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan akuntabel serta bebas dari pungutan liar.

"Diharapkan para peserta kunjungan kerja ke Mal Pelayanan Publik dapat menjadi penyampai pesan yang efektif kepada masyarakat Indonesia bahwa pelayanan publik di Jakarta sudah berubah dan semakin baik. Salah satunya, kami berharap para Diplomat yang beberapa waktu lalu telah melakukan kunjungan kerja agar dapat mempresentasikan mengenai kemajuan pelayanan publik di Jakarta serta mempromosikan potensi investasi di Jakarta kepada para investor Dalam/ Luar Negeri," tutur Edy.

Begitu pula, para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah melakukan kunjungan kerja, diharapkan menjadi terpacu untuk melahirkan inovasi- inovasi baru dan melanjutkan upaya pemerintah dalam meningkatkan layanan publik di Indonesia sebagai wujud pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Hak Sipil setiap Warga Negara.

Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta juga menjadi magnet bagi Pemerintah Daerah lainnya di Indonesia baik oleh legislatif (DPRD) maupun eksekutif (Pemprov/Pemkot/Pemkab) untuk bersama- sama mewujudkan pelayanan publik yang prima di Indonesia.

Di antaranya Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bengkulu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kota Banda Aceh, Kota Bandung, Kota Tomohon, Kota Bekasi, Kota Denpasar, Kota Tangerang, Kota Bogor, Kota Kendari, Kota Bukit Tinggi, Kota Bitung, Kota Cirebon, Kota Manado, Kota Semarang, Kota Pekanbaru, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Badung Bali, Kabupaten Kotawaringin Timur Sampit, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Siduarjo, Kabupaten Gunung Kidul dan lain sebagainya.

"Mal Pelayanan Publik telah menjadi benchmark bagi instansi pemerintah daerah lainnya dalam pengintergrasian pelayanan perizinan dan non perizininan yang berjumlah 15 unit pelayanan pada satu tempat," kata Edy.

Sebagai informasi tambahan, Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta dibentuk dengan cara melakukan MOU antara Pemerintah (Gubernur) Provinsi DKI Jakarta dengan seluruh Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam pemberian layanan di MPP. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan SK Gub Nomor 1856 Tahun 2017 tentang Mal Pelayanan Publik.

"Kami menyambut baik bagi siapapun yang ingin belajar dan melihat langsung pelayanan publik yang prima di Jakarta pada Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta, bukan saja instansi pemerintah, kami juga mengundang Akademisi, Pengusaha, dan seluruh warga Ibukota untuk datang langsung ke Mal Pelayanan Publik dan bersama-sama membuktikan bahwa Urus Izin SENDIRI itu MUDAH, Salam SETIA #MelayaniJakarta," tutup Edy.

 


(Andika Primasiwi/CN26/SM Network)