• KANAL BERITA

Mal Pelayanan Publik DKI Jadi Tolak Ukur Instansi Pemerintah Daerah Lain

Foto: Istimewa
Foto: Istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Konsep pelayanan terpadu 'Satu Atap' yang dihadirkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta telah mendorong berbagai Kementerian/Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah lainnya untuk datang secara langsung melihat pelayanan publik yang prima di Jakarta pada Mal Pelayanan Publik yang terletak di Jalan HR Rasuna Said Kav. C-22, Kuningan, Jakarta Selatan.

Terhitung sejak diresmikan pada bulan Oktober 2017 lalu, Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta telah menerima sebanyak 57 kunjungan kerja dari berbagai Kementerian/ Lembaga Negara, Pemerintah Provinsi/ Kota/ Kabupaten, dari daerah-daerah lain di Indonesia.

"Sejak diresmikan hingga bulan ini, berbagai instansi baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah melakukan kunjungan kerja ke Mal Pelayanan Publik, yang bertujuan untuk best practice atau mempelajari secara langsung kegiatan pelayanan serta inovasi layanan apa saja yang diterapkan dalam Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta," jelas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Edy Junaedi.

Lebih lanjut, Edy menambahkan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dirinya mengaku bangga dan berterima kasih atas perhatian yang diberikan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah kepada Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta.

Banyaknya kunjungan kerja tersebut membuktikan bahwa penyelenggaraan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta telah sesuai harapan masyarakat dan memenuhi kaidah-kaidah pelayanan publik yang prima.

"Tentunya kami sangat senang dan bangga atas banyaknya kunjungan kerja ke Mal Pelayanan Publik, karena apa yang sudah dikerjakan oleh seluruh jajaran DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta mampu menginspirasi instansi pemerintah lainnya. Hal ini juga menunjukkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia, sudah sepakat bahwa pelayanan publik yang prima merupakan kebutuhan dasar dan hak sipil setiap Warga Negara, dan menjadi tugas utama setiap penyelenggara negara untuk mewujudkannya," ujar Edy.

Adapun instansi Pemerintah Pusat yang telah melakukan best practice ke Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta diantaranya, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Perdagangan RI, Ombudsman RI, dan lain-lain.


(Andika Primasiwi/CN26/SM Network)