• KANAL BERITA

Pekerja Media Masih Banyak Digaji Dibawah UMK 

Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM) Jawa Tengah dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang melakukan aksi damai memperingati Hari Buruh dengan meletakkan id pers di Jalan Pahlawan Semarang, Selasa (1/5). (Foto suaramerdeka.com/Cun Cahya)
Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM) Jawa Tengah dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang melakukan aksi damai memperingati Hari Buruh dengan meletakkan id pers di Jalan Pahlawan Semarang, Selasa (1/5). (Foto suaramerdeka.com/Cun Cahya)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM) Jawa Tengah dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang melakukan aksi damai memperingati Hari Buruh di Jalan Pahlawan Semarang, Selasa (1/5).

Ketua Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM) Jawa Tengah Abdul Mughis mengatakan hingga sekarang ini, kebijakan para pengelola media baik media cetak, elektronik, maupun online belum sepenuhnya berpihak kepada pekerja media.

Menurutnya masih banyak pekerja media seperti jurnalis, fotografer, layout, marketing, office boy hingga sekuriti kantor media, sangat minim perhatian dengan digaji jauh di bawah Upah Minimum Kota (UMK).

"Contoh UMK Kota Semarang Rp 2,3 juta. Tetapi sejumlah media di Kota Semarang masih menggaji jauh di bawah UMK Kota Semarang tersebut. Terlebih menyedihkan, sejumlah media hanya memberikan gaji pokok kepada pekerja media berkisar Rp 1 juta," katanya. 

Lebih lanjut Mughis menjelaskan sebagian perusahaan media belum memberikan Jaminan Kesehatan (BPJS/Jamsostek) serta Jaminan Hari Tua. Selain itu juga banyak pekerja media yang masih menjadi pekerja kontrak bertahun-tahun yang seharusnya menjadi karyawan tetap sesuai aturan UU Ketenagakerjaan.

"Pekerja media bukanlah robot yang bisa diperintah atasan untuk melaksanakan tugas pekerjaan di luar Tupoksi. Pekerja media seringkali menjadi korban eksploitasi tenaga kerja, rawan ‘ditipu’ oleh para pengelola media untuk dituntut bekerja maksimal, tetapi digaji minimal," ucapnya 

Momentum Hari Buruh ini, SPLM Jawa Tengah pun menutut agar pengelola media mutlak harus memberi upah layak kepada pekerja media sebagai tenaga kerja profesional mengacu kepada standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) maupun UMK.

Perusahan yang melanggar aturan ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bisa dijerat Pidana sesuai Pasal 183 sampai dengan Pasal 189 dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun dan atau denda Rp 100 juta sampai dengan Rp 500 juta.

Selain itu mendesak  Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah, Menteri Tenaga Kerja dan Dewan Pers memberikan sanksi tegas hingga pencabutan izin operasional terhadap perusahaan media yang tidak menaati aturan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

 


(Cun Cahya/CN19/SM Network)