• KANAL BERITA

Nasib Rawa Jombor Tunggu Revisi MoU

Pembersihan Enceng Gondok

KAWASAN RAWA: Kawasan Rawa Jombor di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, digunakan warga beternak ikan sistem karamba. (Foto suaramerdeka.com/Achmad Hussain)
KAWASAN RAWA: Kawasan Rawa Jombor di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, digunakan warga beternak ikan sistem karamba. (Foto suaramerdeka.com/Achmad Hussain)

KLATEN, suaramerdeka.com - Penataan dalam rangka pengembangan kawasan Rawa Jombor terganjal karena belum adanya payung hukum. Pemkab Klaten masih menunggu revisi MoU dengan berbagai pihak sebagai solusi.

Kabag Pembangunan Pemkab Klaten, Pramana Agus Wijanarka mengatakan Pemkab harus menindaklanjuti program itu dengan membuat MoU bersama pemerintah pusat dalam hal ini Balai Besar Sungai Wilayah Bengawan Solo (BBSWBS). 

'' MoU harus dituntaskan dulu sebab asetnya bukan milik Pemkab,'' jelasnya, Selasa (1/5). 

Menurutnya, secara prinsip kegiatan penataan Rawa Jombor jalan terus sesuai rencana. Untuk saat ini, kegiatan masih fokus pembersihan kawasan dari tumbuhan enceng gondok yang sudah lama tidak tertangani. Pembersihan enceng gondok menjadi fokus sebab selain kegiatan itu tidak mungkin bisa dilakukan. 

Hal itu mengingat di kawasan rawa ada beberapa aset berbeda. Ada yang merupakan aset Pemprov Jateng, ada yang aset pemerintah pusat dan kabupaten. Persoalan aset itu harus diselesaikan dulu sehingga kegiatan lain baru bisa dilakukan. 

Untuk menyelesaikan aset itulah, sedang direncanakan ada revisi MoU. Selama ini, kata dia, sudah ada MoU tentang pengelolaan rawa. Namun MoU itu baru antara Pemkab dan Pemprov, belum dengan BBSWBS. 

Padahal kawasan rawa saat ini ada yang kewenangannya di bawah BBSWBS setelah keluarnya Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016. Meskipun sudah ada PP itu tentu tidak meninggalkan MoU lama dengan Pemprov sebab banyak aspek yang akan saling berkait.

Saling Melengkapi

Untuk itulah,  lanjut Pramana, selain akan merevisi MoU, Pemkab juga akan tetap membersihkan enceng gondok. Pembersihan rawa jalan dan tahap revisi MoU pun juga tetap berjalan sehingga saling melengkapi.

Soal relokasi warung apung, Pemkab sudah merencanakan dan sudah ada lahan di sisi timur rawa. Namun kegiatan itu pun belum bisa dilakukan sebab perlu payung hukum karena penataan warung hanya bagian dari kegiatan penataan total. 

Menurut Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Pemkab Klaten, Pantoro, Pemkab serius mengembangkan kawasan rawa menjadi destinasi wisata unggulan. Terutama sebagai destinasi wisata air. 

''Namun dalam rangka itu diperlukan revisi MoU,'' katanya, Konsep sedang disusun dan segera akan ditindaklanjuti mengingat sebagai dasar pijakan kegiatan.


(Achmad Hussain/CN19/SM Network)