• KANAL BERITA

GNKRI Bedah Penularan Proxy War Timur Tengah ke Indonesia

Foto suaramerdeka.com/dok
Foto suaramerdeka.com/dok

TANGERANG, suaramerdeka.com - Mengamati peningkatan proxy war di Timur Tengah yang meletus sejak lama dan kini memiliki kesamaan pola  dalam konstelasi bangsa Indonesia beberapa tahun terakhir, Gerakan Nasionalis Kebangsaan Rakyat Indonesia (GNKRI) menggelar diskusi publik terbuka dengan tema "Proxy War di Timur Tengah: Apa Maknanya Bagi NKRI?"

Topik tersebut dibedah, Selasa (1/5), di  Jambore Kita Cafe, Jl. Merpati No. 99, Sawah Lama Ciputat, Tangerang Selatan. Hadir tiga narasumber dalam diskusi tersebut.
 
Mereka adalah: Andre Avizena Sigit, alumni Strategic Studies Aberdeen University di Skotlandia, Tenaga Ahli Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas); Novriantoni Kahar, Dosen Universitas Paramadina yang juga pengamat politik Timur Tengah; serta Hariqo Wibawa Satria, Direktur Eksekutif Komunikonten, Institute Media Sosial dan Diplomasi, yang juga master Hubungan Internasional Universitas Paramadina.

Diskusi ini dipandu oleh Fadly Azhar Arsyad, Ketua Bidang Kajian Strategis (Kastrat) GNKRI. Sebelum diskusi dimulai, Ketua Umum GNKRI, Marbawi, membentangkan  latarbelakang topik diskusi tersebut digelar.

Struktur Proxy War

Dalam 'tapak' topik atau latarbelakang topik yang beredar sehari sebelum diskusi digelar  Senin (30/4), dalam amatan Marbawi, pada dasarnya struktur internasional pasca Perang Dunia II tidak berubah berupa struktur imperialisme. Tapi sekarang struktur ini sudah sempurna.

Struktur tersebut, jelas Marbawi, masih dikuasai oleh para pihak pemenang atau Sekutu. Sering sekali disebut sebagai 'negara-negara pusat'. Atau dikenal dengan 'Sistem Dunia'. "Wujudnya adalah Dewan Keamanan PBB," terang Wakil Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka 2014-2019 ini.

Menurut Marbawi , 'sistem dunia' dan struktur imprealisme tersebut terus bekerja di era perang dingin maupun pasca kejatuhan Uni Soviet sampai sekarang.

Bagi 'negara-negara pusat', lanjut Marbawi, sisa dunia cenderung mereka tempatkan sebagai 'pinggiran'. Kawasan Asia, Afrika, Timur Tengah, Amerika Latin, Eropa Timur, dan Pasifik adalah pinggiran dari perspektif  rezim kekuatan global.

"Perang antar kekuatan di negara-negara 'pinggiran' inilah yang kemudian disebut sebagai 'proxy war' karena tiap kekuatan punya backing politik, militer dan ekonomi dari 'negara pusat'. Indonesia pun tak bisa keluar dari kerangka imperialisme ini, bahkan RRC yang sedang menanjak dan menantang sistem tersebut," papar ahli forensik politik ini.

Dalam abstraksi diskusi tersebut, GNKRI menjelaskan proxy war merupakan perang ketika sebuah kekuatan menggunakan pihak ketiga sebagai pengganti peperangan satu sama lain secara langsung.

Dalam kajian GNKRI per Desember 2017 terhadap bisnis alat utama sistem persenjataan (alutsista) di pasar negara Teluk serta produsen terbesar alutsisa di AS dan Rusia beserta situasi perekonomian dua adidaya ini, suhu panas proxy war Timur Tengah kuat sekali menyiratkan adanya keterlibatan pihak ketiga dalam perang saudara di sana.

Marbawi menjelaskan munculnya proxy war adalah akibat "alamiah" dari polarisasi tingkat global, konflik antara negara besar yang mencari dukungan dan kaki-tangan hingga sampai ke negara-negara yang dianggap  'pinggiran' oleh kekuatan global atau 'negara pusat'.

Sentimen tajam isu agama, ideologi dan berbagai kerasnya sentimen komunalistik, jelas Marbawi, hanyalah instrumen proxy war untuk status quo global tersebut. "Dari sinilah 'negara-negara pusat'  biasanya memainkan perannya dalam perang saudara. Hampir seluruh proxy war yang terjadi melibatkan negara yang rentan dengan keinginan subordinasi," tukas Marbawi.


(ER Maya/CN19/SM Network)