• KANAL BERITA

E-Court dan E-Litigasi Diberlakukan, Advokat Harus Melek TI

Pelantikan Pengurus Peradi Semarang dan Surakarta

 PELANTIKAN PENGURUS: Ketua DPN Peradi Luhut MP Pangaribuan saat melantik Ketua DPC Peradi Semarang Broto Hastono dan Ketua DPC Peradi Surakarta Rikawati yang membawa bendera pataka di Semarang, Jumat (14/2). (suaramerdeka.com/Royce Wijaya)
PELANTIKAN PENGURUS: Ketua DPN Peradi Luhut MP Pangaribuan saat melantik Ketua DPC Peradi Semarang Broto Hastono dan Ketua DPC Peradi Surakarta Rikawati yang membawa bendera pataka di Semarang, Jumat (14/2). (suaramerdeka.com/Royce Wijaya)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Advokat diminta melek teknologi informasi (TI), karena pelayanan peradilan sekarang ini telah menggunakan sistem secara daring.

Mahkamah Agung (MA) kini telah meluncurkan sistem e-Court atau layanan pendaftaran perkara, pembayaran, dan pemanggilan secara daring. Setelahnya, MA juga meluncurkan sistem peradilan secara elektronik alias e-Litigasi.

"Advokat harus menyesuaikan dengan adanya sistem tersebut," kata Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang Muhammad Camuda saat memberi sambutan di sela-sela pelantikan pengurus DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Semarang dan Surakarta di Hotel Grasia Semarang, Jumat (14/2).

Dikukuhkan dalam kegiatan itu Ketua DPC Peradi Semarang periode 2019- 2023 Broto Hastono serta Ketua DPC Peradi Surakarta Rikawati beserta jajarannya. Hadir melantik kepengurusan itu Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi Luhut MP Pangaribuan. Adapun, sejumlah tokoh Advokat Jateng Bersatu (AJB) diundang seperti John Richard Latuihamallo, Sutan M Rofian, dan Rangkey Margana.

Dalam kesempatan itu, Broto Hastono menegaskan, advokat dituntut supaya tidak gagap teknologi alias gaptek. DPC Peradi Semarang siap menjadi rumah bersama bagi advokat untuk mengasah kemampuan menghadapi era globalisasi dan revolusi industri 4.0.

"Tidak semua dari kami menguasai teknologi. Khususnya yang sudah sepuh (advokat senior-) dan belum menguasai teknologi, kami dari Peradi siap membantu mengajarkan sistem e-Court dan e-Litigasi," jelasnya.

Di sisi lain, Rikawati mengaku hanya akan menjalankan kepengurusan Peradi satu periode saja. Dalam pemilihan, satu orang satu suara dan semua advokat bebas memilih ketuanya siapa.

"Kepengurusan saya memang banyak berisi advokat muda, saya hanya satu periode dan akan menyiapkan mereka menjadi pemimpin masa depan," katanya.

Sementara itu, Luhut Pangaribuan mengemukakan, di mana ada masyarakat, disitulah ada hukum. Karenanya, hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat.

Dasar negara Indonesia ini adalah Pancasila, sehingga simbol putusan pengadilan harus berdasar keadilan Pancasila. Apalagi, masyarakat negara ini memiliki pakaian berbeda-beda. Berbeda suku bangsa, agama, dan keyakinan.


(Royce Wijaya/CN39/SM Network)