• KANAL BERITA

Pengusaha Minta Perda Dikaji, Pemkab Tegas Tolak Karaoke

AUDIENSI KARAOKE: Pemkab Jepara saat menerima audiensi Paguyuban Pengusaha Karaoke Jepara di kantor Sekda Jepara.
AUDIENSI KARAOKE: Pemkab Jepara saat menerima audiensi Paguyuban Pengusaha Karaoke Jepara di kantor Sekda Jepara.

JEPARA, suaramerdeka.com - Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Jepara Mulyaji menegaskan kembali sesuai perda, Pemerintah Kabupaten Jepara tidak memberi toleransi aturan izin usaha karaoke. Jika perda itu dinilai merugikan, Pemkab mempersilakan warga menggugat.

Penegasan itu disampaikan Mulyaji saat audiensi Paguyuban Pengusaha Karaoke Jepara (PPKJ) di Kantor Sekda Jepara, Jumat (14/2). Menurutnya, aturan main pendirian karaoke harus sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

Dalam pertemuan itu sejumlah pengusaha tempat karaoke meminta Pemkab mengkaji ulang aturan tersebut lantaran banyak warga bergantung pada usaha karaoke. ''Pada prinsipnya kami tetap berpegang pada aturan hitam di atas putih, untuk menegakkan Perda ini,'' tegas Mulyaji.

Dia menyampaikan, terkait dengan penyusunan Perda tentang Usaha Pariwisata ini, baik eksekutif maupun legislatif sudah memikirkan jauh dan mendasarkan berbagai pertimbangan termasuk masukan dari stakeholder.

Penetapan peraturan ini juga sudah disepakati kedua belah pihak, antara eksekuif dan legislatif. Jika Perda ini dianggap tidak relevan dan merugikan warga masyarakat bisa menggugat di lembaga peradilan atau Mahkamah Konstitusi (MK).

‘’Kami tidak berbicara tentang Perda karaoke saja, tapi berbicara perda secara keseluruhan,'' tegasnya.

Pengacara PPKJ Tarto W berharap bisa diulas kembali terkait Perda yang mengatur usaha karaoke di Kabupaten Jepara. Ia mengaku, ada sekitar 130 orang yang menggantungkan hidupnya dari usaha karaoke tersebut.  ''Saya minta Perda ini dapat ditinjau ulang,'' katanya.

Plt Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara Hery Yulianto mengatakan tetap berkomitmen untuk menegakkan perda. Berdasarkan data di kantor Satpol PP, saat ini ada 21 tempat karaoke tersebar di beberapa kecamatan.

Dia merinci usaha karaoke di Kabupaten Jepara terbanyak berada di kawasan Pantai Pungkruk Desa Mororejo, Mlonggo, terdata 13 tempat. Selebihnya di Desa Bugel dan Desa Jondang Kecamatan Kedung, Desa Ngeling Kecamatan Pecangaan, Desa Wonorejo Kecamatan Jepara, Desa Teluk Awur Kecamatan Tahunan, hingga Desa Tulakan Kecamatan Donorojo.

 Dari semua tempat tersebut, tak ada satu pun memenuhi aturan sebagaimana Perda No 9 Tahun 2016 pasal 27 di mana hiburan karaoke hanya bagian dari fasilitas penunjang hotel minimal bintang dua dan restoran.

''Karena melanggar Perda, kami tetap akan tindak jika nekat buka. Kalau mau mentaati aturan, bisa diperbaiki tempatnya dan diajukan izinnya,'' kata Hery.


(Septina Nafiyanti/CN34/SM Network)