• KANAL BERITA

Laporan Pelayanan Publik Bawaslu Jateng Sudah Bagus

EKSPOS LAYANAN: laporan layanan informasi publik Bawaslu Jateng selama 2019, di Gets Hotel, Rabu (12/2). (suaramerdeka.com / Puthut Ami Luhur)
EKSPOS LAYANAN: laporan layanan informasi publik Bawaslu Jateng selama 2019, di Gets Hotel, Rabu (12/2). (suaramerdeka.com / Puthut Ami Luhur)

SEMARANG, suaramerdeka.com – Komisioner Komisi Informasi Jateng Slamet Haryanto menilai, laporan pelayanan publik Bawaslu Jateng sudah bagus tetapi perlu ada terobosan lain sehingga tidak hanya sebatas penyampaian informasi saja. Mengenai soal bagaimana kinerja Bawaslu Jateng dari tahun ke tahun, juga perlu disampaikan terutama mendekati Pilkada serentak 2020 di mana kinerja Bawaslu bisa diukur.

Ada hal yang belum dilakukan oleh Bawaslu Jateng, yaitu mengenai klasifikasi pemohon informasi sesuai dengan kententuan peraturan yang ada di mana ada tiga jenis. Perorangan, badan hukum dan kelompok masyarakat. Meski begitu Bawaslu Jateng melakukan terobosan, dengan mengkalasifikasikan sesuai gender.

Laporan keuangan yang disampaikan saat ekspos hanya sebatas laporan keuangan untuk khusus layanan informasi, standar laporan keuangan memang hanya itu yang disampaikan. Tetapi lebih baik, ada terobosan memberikan laporan keuangan yang menyeluruh atau seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan.

“Tidak salah tetapi lebih baik ada laporan secara keseluruhan. Walaupun memang laporan keuangan kegiatan itu sudah disampaikan dalam bentuk informasi yang wajib diinformasikan secara berkala di website,” kata Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Komisi Informasi Jateng tersebut dalam ekspos laporan layanan informasi publik Bawaslu Jateng selama 2019, di Gets Hotel, Rabu (12/2).

Mengenai sarana prasarana, di dalamnya tidak dicantumkan secara detail karena jumlahnya belum ada, termasuk sumber daya manusia yang menjadi tenaga PPID di Bawaslu Jateng maupun di Kabupaten/Kota. Slamet juga menyoroti kategori informasi yang dianggap dikecualikan oleh Bawaslu Jateng. Menurutnya penentuan kategori informasi yang dikecualikan sesuai peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 maupun peraturan Komisi Informasi, harus dilakukan uji konsekuensi terlebih dahulu.

“Bawaslu tidak bisa serta merta menyatakan informasi yang diminta pemohon dinyatakan dikecualikan, tidak ada dalam peraturan Bawaslu bahwa informasi tersebut dikecualikan,” tambahnya.

Uji Konsekuensi

Menurut Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Muhammad Rofiuddin, penetapan informasi yang dikecualikan sudah melalui uji konsekuensi oleh Bawaslu RI. Pihaknya sebagai Bawaslu Provinsi hanya mengusulkan, karena struktur Bawaslu tidak hanya koordinatif tetapi juga struktural.

Pada kesempatan tersebut Bawaslu Jateng menyampaikan berbagai hal, terkait dengan laporan layanan informasi publik selama 2019. Menurut Rofiuddin, selama 2019 menerima permohonan informasi sebanyak 76 pemohon. Dari jumlah itu, permohonan informasi terbanyak pada April 2019, yakni 18 permohonan. Kemungkinan karena April adalah pelaksanaan Pemilu serentak 2019.

Dari 76 permohonan, sebanyak 57 permohonan dikabulkan, 17 permohonan ditolak dan tiga permohonan dikabulkan sebagian.  Dari sisi jenis kelamin pemohon, masih didominasi dari kalangan laki-laki yakni 89 persen. Adapun yang pemohon informasi dari kalangan perempuan hanya 11 persen.

Waktu yang diperlukan pemohon mendapatkan informasi, rata-rata hanya satu hari (54 persen) dan tiga hari sebanyak 46 persen. Terkait dengan sengketa informasi, Bawaslu Jateng tidak ada sengekta, baik sengketa keberatan maupun sengketa di Komisi Informasi.

Adapun cara permohonan informasi terdiri dari: datang langsung ke kantor Bawaslu Jateng 35 persen, melalui WA/SMS 35 persen, melalui email/surat 13 persen, menggunakan formulir online di web PPID sembilan persen dan melalui telpon/fax delapan persen. Dari sisi jenis informasi, terbanyak adalah informasi kepemiluan 89 persen dan informasi kelembagaan 11 persen.

Sesuai aturan, badan publik menyusun laporan layanan. Bentuk laporan layanan informasi publik terdiri dari ringkasan laporan layanan dan laporan layanan. Selain itu, laporan layanan disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

Rofiuddin menambahkan bahwa laporan layanan informasi ini bagian dari upaya untuk melihat jejak rekam layanan informasi selama satu tahun. Selain itu, laporan ini juga menjadi evaluasi, refleksi, catatan dan analisa tentang keberadaan layanan informasi di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Dengan begitu, Bawaslu Jateng bisa terus memberikan perbaikan dalam memberikan layanan informasi kepada publik.


(Puthut Ami Luhur/CN26/SM Network)