• KANAL BERITA

Lembaga Kajian Indonesia Masuk Peringkat Top 100 Asia

Indeks Global Go To Think Tank 2019

Foto: istimewa
Foto: istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Global Go To Think Tank Index terbaru menempatkan empat lembaga kajian atau think tank yang beroperasi di Indonesia dalam kategori Top Think Tanks in South and Southeast Asia and The Pacific. Lembaga kajian Indonesia berhasil bersaing dengan lembaga-lembaga yang berasal dari beberapa negara Asia lainnya, di antaranya adalah Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Nepal dan Jepang.

Salah satu lembaga kajian Indonesia yang termasuk Top 100 adalah Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), yang konsisten mempertahankan posisinya di peringkat ke-74. Head of External Relations CIPS Anthea Haryoko mengatakan, lembaga kajian memiliki kontribusi penting dalam proses pembuatan kebijakan publik dan pembangunan Indonesia.

Lembaga kajian adalah organisasi penelitian yang menganalisis dan memberikan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan publik. Analisa dan rekomendasi yang dihasilkan think tank diharapkan bisa menjadi masukan bermanfaat bagi para pembuat keputusan untuk menghasilkan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dari fungsi ini, lanjutnya, lembaga kajian adalah institusi penting di dalam ekosistem masyarakat sipil dan lingkungan demokrasi di Indonesia.

“CIPS berharap bisa menjadi rekan kerja pemerintah dan parlemen dalam menghasilkan kebijakan yang mampu menjawab permasalahan yang ada di lapangan. Melalui penelitian dan rekomendasi kebijakan berbasis data dan fakta, think tank seperti CIPS berjuang mengarahkan proses policy making lewat cara-cara yang rasional dan terukur,” ungkapnya.

CIPS memiliki fokus untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui rekomendasi dari lensa independen. Fokus area CIPS adalah di bidang ekonomi, pertanian, ketahanan pangan dan pendidikan.

Ada banyak kriteria yang digunakan untuk menilai kinerja sebuah lembaga kajian dalam Indeks Global Go to Think Tank Index. Beberapa di antaranya adalah kemampuan untuk menjembatani dunia akademis dengan para pembuat kebijakan, kemampuan untuk menjembatani para pembuat kebijakan dengan kebutuhan masyarakat atau publik, kemampuan untuk menghasilkan analisa, penelitian dan alternatif kebijakan dan juga sejauh mana hasil penelitian dan rekomendasi dari lembaga kajian bisa bermanfaat untuk kegiatan publik.


(Andika Primasiwi/CN26/SM Network)