• KANAL BERITA

Anggota DPRD Tidak Bisa Asal Meminta

SAMPAIKAN PAPARAN: Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bambang Kusriyanto, Pj Sekda Herru Setiadhie, dan Dosen Fisip Unwahas Semarang, Joko J Prihatmoko bergantian menyampaikan paparan ketika menjadi pembicara Dialog Parlemen bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah di The Wujil Resort & Convention Ungaran. (suaramerdeka.com / Ranin Agung)
SAMPAIKAN PAPARAN: Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bambang Kusriyanto, Pj Sekda Herru Setiadhie, dan Dosen Fisip Unwahas Semarang, Joko J Prihatmoko bergantian menyampaikan paparan ketika menjadi pembicara Dialog Parlemen bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah di The Wujil Resort & Convention Ungaran. (suaramerdeka.com / Ranin Agung)

UNGARAN, suaramerdeka.com - Anggota DPRD tidak bisa sakjet saknyet  (asal meminta-Red). Pernyataan itu disampaikan Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bambang Kusriyanto ketika menjadi pembicara Dialog Parlemen bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah di The Wujil Resort & Convention Ungaran, Selasa (28/1) siang. Menurutnya, saat ini sistem pemeriksaan keuangan di Indonesia sudah ketat. Jadi, anggota DPRD harus memahami sistem serta regulasi yang mengikat.

Baca juga: Paradigma Baru DPRD Jateng, Ajak Masyarakat Pahami APBD

“Tidak bisa  sakjet saknye , kita harus taat azas. Anggaran itu dilaksanakan ada aturannya dan undang-undangnya, kemudian anggaran itu bisa berkeadilan dan dinikmati seluruh rakyat Jawa Tengah,” katanya.

Dalam kesempatan kemarin, ia juga menyampaikan bila wakil rakyat harus disiplin tentang komunikasi, waktu, dan disiplin tentang tindakan. Dengan demikian, hasil akhirnya jelas. Yang tidak kalah penting, lanjut dia, tentang disiplin anggaran. Pasalnya, anggaran itu bisa cair karena ada regulasi atau aturannya. Artinya, kalau tidak ada dalam aturan yang dimaksud jelas tidak ada dan tidak bisa digunakan anggarannya.

“Bicara pun harus dijaga, jangan asal berbicara. Jika tidak sesuai aturan, kalau ada aspirasi dari masyarakat ya jelas tidak akan cair anggarannya. Sehingga bila ada anggota DPRD bilang, bisa bawa sini itu bohong,” ucapnya.

Pj Sekda Provinsi Jawa Tengah, Herru Setiadhie yang hadir dalam dialog yang mengambil tema “Paradigma Baru DPRD Provinsi Jawa Tengah” itu menuturkan, pihaknya mengapresiasi sikap pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah yang baru menyusul langsung membuka ruang dialog baik internal maupun eksternal pascadilantik belum lama ini.

“Sekarang ini kita hidup atau bekerja seperti “ikan dalam akuarium”. Jadi mau ditutupi pakai apa? Dimasukkan dalam ruang gelap? Jadi semua bisa terbaca, eranya transparansi sehingga perlu berpedoman pada regulasi dan memahami substansi. Jadi rakyat pun bisa menilai,” tuturnya.

Tidak hanya membuka dialog, ia juga menilai sikap responsip Ketua DPRD saat ini dalam mengajak internal anggota dewan dan mitranya dalam mencari solusi, pemikiran pembanding karena rakyat sekarang serba ingin pelayanan cepat dan akurat. “DPRD dan pemerintah adalah pelayan, jadi harus menyesuaikan dong. Itulah tuntutan publik,” ujarnya.

Menyikapi paparan yang disampaikan Ketua DPRD maupun Sekda Provinsi Jawa Tengah, Dosen Fisip Unwahas Semarang, Joko J Prihatmoko mengatakan, ini bisa dijadikan momen penting karena sudah ada tradisi baru di Provinsi Jawa Tengah. Mengingat jika dipersentase, setidaknya ada 66 persen anggota dewan baru yang duduk di DPRD Provinsi Jawa Tengah. “Baru tidak tahu apa-apa, nah dengan adanya tradisi baru saya kira akan menjadi positif,” kata dia.


(Ranin Agung/CN40/SM Network)