• KANAL BERITA

Migrant Care Luncurkan Outlook 2020

Analisa Kritis Proyeksi Isu Pekerja Migran

Foto: istimewa
Foto: istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com  - Menjawab tantangan yang muncul bersamaan dengan era digital, Migrant Care mengupas proyeksi isu Pekerja Migran Indonesia dalam analisis berbasis data melalui laporan “Migrant Care Outlook 2020”. Laporan diluncurkan bersamaan dengan peluncuran buku terjemahan “Hak Asasi Migran di Abad-21”.

Penerbitan dan publikasi buku ini dianggap menjadi salah satu cara untuk penyebaran pengetahuan publik yang komprehensif tentang isu bermigrasi, khususnya dalam konteks persoalan pekerja migran Indonesia serta kaitannya dengan Hak Asasi Manusia.

Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, memproyeksikan masalah-masalah yang muncul sebagai efek dari peliknya persoalan disrupsi digital dalam menyoal kerja masa depan (future work), tantangan klasik tata kelola, dan naiknya gelombang tenaga kerja baru.

“Tantangannya adalah bagaimana memastikan perhatian pemerintah untuk menyediakan layanan digital menggunakan big data untuk meningkatkan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia,” ucapnya, di Jakarta.

Wahyu menghimbau masyarakat sipil untuk turut serta mengawal rancangan omnibus law Cipta Lapangan Kerja yang akan meleburkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) yang berpotensi memenggal substansi perlindungannya.  

Anis Hidayah, Kepala Pusat Studi dan Kajian Migrasi Migrant CARE,  menyampaikan kekecewaannya kepada negara yang tidak aktif berperan setelah pekerja migran yang menjadi korban kasus kriminal di luar negeri kembali ke Indonesia.  “Peran reintegrasi ini kemudian harus diisi oleh LSM dan masyarakat sipil secara umum,” tuturnya.

Korban

Ia menyampaikan bahwa Pekerja Migran Indonesia akan terus menjadi korban kasus irregular migrant worker. Diskusi ini muncul sebagai tamparan atas putusan negara terhadap moratorium dengan Timur Tengah yang tidak diikuti dengan ketersediaan instrumen hukum yang memadai.

Sementara Yuniyanti Chuzaifah, Wakil Ketua Komnas Perempuan Periode 2015-2019, menyampaikan kekhawatirannya manakala negara mungkin akan dilewati perannya untuk memastikan keselamatan dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.  “Proyeksi ini mungkin terjadi bila migrasi turisme terus meningkat,” ujar Yuni.

Selain itu, komitmen untuk melakukan pendekatan kultural terhadap purna migran untuk membangun daerahnya setelah kembali dari luar negeri juga perlu dianggap secara serius oleh negara.  Terakhir, ia berharap Migrant Care Outlook 2020 akan digunakan sebagai basis data bagi masyarakat sipil dan pemerintah untuk mengurai permasalahan terkait Pekerja Migran Indonesia.

“Negara harus menguatkan komitmen menghapuskan sentimen diskriminatif terhadap pekerja migran, baik dari Indonesia maupun dari negara-negara lain,” kata Wahyu menambahkan. Ia mendorong adanya inovasi berbasis data dan IT untuk membuat mekanisme yang memudahkan pekerja migran dalam mengakses hak-haknya.


(Wahyu Atmadji/CN26/SM Network)