• KANAL BERITA

Penerimaan Tenaga Honorer Tidak Terkendali

Foto: suaramerdeka.com/Dok
Foto: suaramerdeka.com/Dok

REMBANG, suaramerdeka.com - Komisi I DPRD Rembang menyebut penerimaan pegawai dengan status honorer cenderung tidak terkendali. Organisasi pemerintah daerah (OPD) justru banyak memperkerjakan tenaga harian lepas (THL).

Padahal, kata anggota Komisi I, Rabis Swabihantoro, keberadaan THL bisa memunculkan beberapa masalah krusial bagi Pemkab Rembang. Pertama, terkait legalitas lantaran dalam UU kepegawaian yang baru tidak ada status tenaga harian lepas.

''Sebagaimana kita pahami, amanah Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa ASN hanyalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).  Mengacu pada undang-undang ini, legalitas THL dipertanyakan,'' terang dia.

Masalah krusial kedua terkait ketersediaan anggaran. Selama ini anggaran untuk THL dibiayai dari pos anggaran biaya langsung OPD, padahal anggaran daerah terbatas, masih ada prioritas lebih penting ketimbang honor THL.

''Menurut hemat kami, masih ada kebutuhan anggaran lain yang lebih layak dibiayai negara. Ketimbang harus membayar honor THL,'' tegas Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Rembang ini.

Rabis juga mempersolkan proses rekruitmen THL yang rawan dimanfaatkan oleh oknum tertentu. ''Rekruitmennya yang kurang jelas membuat rawan dimanfaatkan untuk kepentingan oknum tidak bertanggungjawab. Juga pada saat perpanjangan kontrak,'' kata dia.

Dia mengaku saat bertemu dengan camat beberapa hari lalu, THL juga sudah merambah ke kecamatan-kecamatan. Pihaknya menduga banyaknya THL di OPD mengindikasikan kinerja ASN kurang optimal.

''Kalau alasan keberadaan THL untuk membantu ASN di masing-masing OPD, berarti kinerja ASN kurang optimal,'' terang dia.

Dia tidak anti- THL, namun sepanjang dibutuhkan OPD untuk menunjang kinerja pelayanan dan administrasi, keberadaan THL patut dipertimbangkan. Namun Pemkab Rembang harus mengendalikan.

''Sudah semestinya Pemkab Rembang mendalami, mencermati dan mengevaluasi keberadaan THL tersebut. Harapan kami, tata kelola pemerintahan akan lebih efektif dan efisien,'' tandas dia.


(Mulyanto Ari Wibowo/CN39/SM Network)