• KANAL BERITA

Baku Mutu Sungai Parat Terpantau Menurun

Diduga Imbas Peternakan Babi Tanpa IPAL

Pekerja usaha peternakan babi di Dusun Gondangsari, Sumberejo, Kecamatan Pabelan tengah membersihkan dengan menyemprotkan air bertekanan, akhir pekan lalu. (SM/Ranin Agung)
Pekerja usaha peternakan babi di Dusun Gondangsari, Sumberejo, Kecamatan Pabelan tengah membersihkan dengan menyemprotkan air bertekanan, akhir pekan lalu. (SM/Ranin Agung)

UNGARAN, suaramerdeka.com - Dugaan pencemaran yang mengalir ke Sungai Parat, Getasan diduga kuat berasal dari limbah peternakan babi. Hal itu dibenarkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Semarang, Nurhadi melalui Kabid Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup, Yudinita Artsiani, kemarin. Menurutnya, berdasarkan kajian dan uji laboratorium, dugaan tadi kemungkinan besar benar berasal dari kotoran babi yang masuk ke sungai.

“Namun kami belum bisa membuktikan hal itu disengaja atau tidak, karena semestinya mereka atau pengusaha yang ada wajib memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Atau bisa juga limbah yang ada disedot menggunakan jasa sedot limbah atau pihak ketika,” ujar, kemarin.

Kepada awak media, pihaknya mengaku tidak bisa mengecek detil jumlah populasi babi yang ada di Kecamatan Getasan. Sebagaimana diketahui, wilayah lereng Gunung Merbabu itu ada tiga lokasi peternakan babi baik skala besar yang dikelola perusahaan serta berskala ternak rakyat. Diantaranya di Ngelo, Tolokan, dan Sidomukti.

“Jika jumlah populasinya melebihi yang diizinkan, maka limbahnya juga melebihi kapasitas IPAL. Itu jika ada IPAL-nya,” terang dia.

Dalam sidak akhir pekan lalu, DLH bersama Komisi C DPRD Kabupaten Kemarang lebih pada menyoroti berkas perizinan dan keberadaan IPAL. Izin yang dimaksud, salah satunya izin tanda daftar peternakan babi dan izin usaha peternakan babi. Menyikapi adanya babi yang mati tidak dibakar kemudian dikubur, melainkan dibuang sembarangan di pekarangan atau di aliran sungai, Nita mengutuk keras hal itu. Karena secara langsung bisa berdampak pada tercemarnya aliran sungai yang mengarah ke Danau Rawa Pening.

“Aduanya memang ada sungai yang diduga tercemar kemudian berbau, adapun hasil laboratorium air sungai yang dimaksud kondisinya tidak sesuai baku mutu,” paparnya.

Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang, Valeanto Soekendro mengatakan, alur izin tanda daftar peternakan babi dan izin usaha tersebut memang dikeluarkan pihaknya berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang.

“Dahulu memang ada izin gangguan (HO) dan sebagainya termasuk izin mendirikan bangunan (IMB) untuk kandangnya. Sedangkan IPAL-nya, saat itu belum dipersyaratkan,” katanya.

Melihat bertambahnya populasi usaha ternak babi, hal itu menurutnya menjadi pelajaran. Patokannya pada IMB, yang sesuai regulasi terbaru harus atau wajib disertai dengan IPAL. Menyusul ketika berbicara bisa dikeluarkan izin HO, otomatis harus ada dokumen lingkungan atau UKL-UPL.

Apabila izinnya diketahui sudah tidak berlaku, atau bahkan tidak diperpanjang lagi oleh pemilik sejak 2016 silam, Kendro menyatakan, sebenarnya pembinaan dan pengawasan menjadi wewenang dinas terkait.

Ketika ditanya adanya usaha peternakan babi di Dusun Gondangsari, Sumberejo, Kecamatan Pabelan, dia tidak membenarkan hal itu mengingat lokasinya bukan berada di zona peternakan babi yang sudah ditentukan sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031.

“Tetapi tidak apa-apa, rencananya, Kamis (30/1) akan kita rapatkan dan bahas semua. Nanti kita akan undang pemilik dan dinas terkait,” tuturnya.


(Ranin Agung/CN34/SM Network)