• KANAL BERITA

Pemkab Sleman Siapkan Skenario Pemindahan PKL Colombo

foto: istimewa
foto: istimewa

SLEMAN, suaramerdeka.com - Penataan Jalan Colombo Sleman mulai dilakukan secara bertahap. Setelah memasang alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) di simpang lima kampus UNY, Pemkab Sleman kini ancang-ancang melakukan penataan pedagang di sepanjang ruas jalan tersebut.

Sasaran penertiban utamanya pedagang menggunakan mobil yang berjualan di sisi utara jalan. Pasalnya, keberadaan mereka dinilai mengganggu ketertiban lalu lintas.

"Kami sudah layangkan surat permohonan ke Satpol PP untuk menertibkan pedagang yang mengganggu kelancaran lalu lintas. Harapan kami, penertiban bisa segera dilaksanakan," kata Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Sleman, Marjanto, saat dihubungi suaramerdeka.com, Sabtu (25/1).

Penataan pedagang menjadi salah satu dari beberapa catatan evaluasi uji coba traffic light UNY yang diberlakukan pada Selasa (22/1) lalu. Selain pedagang, Dishub juga menyoroti ikhwal parkir sembarangan di mulut simpang jalan. Sesuai peraturan, radius 25 meter dari titik simpang tidak boleh digunakan untuk parkir kendaraan.

Nantinya, dinas akan menempatkan rambu serta menambah garis biku-biku yang menandai larangan parkir. Saat ini, garis biku-biku baru ada di sisi barat dan timur jalan. "Tapi sebenarnya yang lebih penting adalah kesadaran masyarakat. Jika sudah sadar, tanpa rambu-rambu pun tidak masalah," tegasnya.

Poin evaluasi lainnya mengenai keberadaan kotak gardu listrik di sisi selatan APILL, yang penempatannya dirasa terlalu rendah. Solusinya, warga sekitar Samirono akan menyampaikan permohonan kepada PLN untuk memindahkan kotak tersebut ke posisi lebih tinggi.

Dikonfirmasi terpisah, Kabid Ketentraman Ketertiban Satpol PP Sleman, Nugroho Utomo, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat permintaan dari Dishub terkait penertiban PKL. "Kami masih menunggu bagaimana skenario penataannya dari Disperindag selaku instansi yang bertanggung jawab atas pembinaan PKL. Apakah nantinya relokasi atau penutupan. Sampai saat ini belum terjadwalkan pelaksanaannya," kata Nugroho.

Namun secara prinsip, pihaknya mengedepankan solusi agar tidak timbul masalah ekonomi bagi pedagang bersangkutan. Lebih lanjut dia menjelaskan, wewenang Satpol PP adalah mengeksekusi penertiban PKL berdasar kebijakan Disperindag.

"Saat patroli, kami biasa mengingatkan PKL yang tidak pada tempatnya dan mengganggu lingkungan. Semisal belum lama ini di pertigaan Pandowoharjo, pedagang yang berjualan di bawah pohon beringin tengah jalan, kami minta untuk pindah," tutupnya.


(Amelia Hapsari/CN40/SM Network)