• KANAL BERITA

Penjualan Pupuk Bisa Diakses Melalui Katalog Elektronik

Tri Martini Patria. (suaramerdeka.com/Hanief Sailendra)
Tri Martini Patria. (suaramerdeka.com/Hanief Sailendra)

KENDAL, suaramerdeka.com - Sementara itu usai acara, Kabid Informasi Dokumentasi dan Jarlab, Balai Besar PPMBTPH, Ditjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, Tri Martini Patria mengatakan, kehadirannya sebagai pendamping dan motivator petani muda millenial, diharapkan mampu mendukung program blusukan Kemenko yang dipimpin langsung oleh Menteri Koperasi UMKM, Teten Masduki.

Baca juga: Teten Masduki Buka Muswil 1 Gema PS DPW Jateng di Kendal

Di sisi lain, setiap kabupaten sekarang dibuat Komando Strategis Pertanian (Kostratani), supaya sinergi data lebih harmonis antara BPS dengan Kementerian Pertanian.

"Bapak Menteri (Pertanian) yang berpengalaman sebagai pemimpin daerah, mulai dari Lurah, Camat, Bupati, hingga Gubernur, sangat memahami pentingnya validitas data. Jadi, sumber data yang sifatnya bottom up, satu data yg terintegrasi pd program Kostratani adalah kunci keberhasilan pembangunan pertanian," jelasnya.

Ditambahkan oleh Tria, bahwa Kementerian Pertanian melaui Ditjen Tanaman Pangan, selalu melakukan pengecekan langsung di lapangan. Dicontohkan, seperti bantuan benih Jagung. Apakah benar benih yang ditanam dari bantuan pemerintah, telah sampai ke petani sesuai CPCL nya. Dibuktikan dengan eviden berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) benih, akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan.

"Contoh benih ditanam di lahannya LMDH atau lahan Kehutanan. Nah aman gak ini, sudah ada dalam data luas baku lahan di Kementerian ATR/BPN atau belum. Verifikasi bersama BPS, kemudian kalau sudah ada SK dari Kemeterian LHK, yah silahkan, berarti sudah berhak juga mengakses banper," imbuhnya.

Lebih jauh Tria mengatakan, setelah melalui masa transisi, sekarang saatnya Kementerian Pertanian running kembali. Menurutnya, sekarang ini sudah tidak ada visi misi dari kementerian, tapi visi misi dari Presiden. "Jadi harus jalan, kalau lahan LMDH bisa dimanfaatkan untuk pertanian kenapa tidak, jangan biarkan sejengkal tanah pun tidak ditanami," ujarnya.

Dijelaskannya, Kementerian Pertanian sudah mempunyai teknologi pengolahan pupuk organik, manfaatkan untuk kembali ramah lingkungan. Saat disinggung soal kuota pupuk bersubsidi yang dibatasi, Tria menjawab, itu adalah kewenangan bupati. Jadi setiap laporan harus ada keterangan Bupati.

"Jadi laporannya nanti, alokasi banper baik benih, pupuk, alsintan harus jelas, untuk petani siapa saja harus tepat sasaran sesuai data, jangan sampai overlapping," tegasnya.

Sebagai penutup, Tria menyampaikan, saat ini program subsidi pupuk, dalam pengadaan sudah ditangani secara akuntabel, terbuka dan pengadaan banper melalui sistim e-katalog.

"Jadi semua penjualan pupuk bisa diakses melalui e-katalog di seluruh Indonesia," pungkasnya.


(Hanief Sailendra/CN40/SM Network)