BUMIAYU, suaramerdeka.com - Upaya pengembangan kawasan pertanian terpadu di Kabupaten Brebes saat ini terkendala infrastruktur pertanian rusak. Oleh karenanya perbaikan infrastruktur pertanian menjadi fokus dalam upaya pengembangan kawasan pertanian.
Masalah itu ini terungkap pada Rakor Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu di Aula Kantor Kecamatan Bumiayu. Bupati Idza Priyanti yang memimpin rakor mengatakan pertanian terpadu akan dilaksanakan di 17 kecamatan.
Tujuan program itu untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani melalui pengembangan infrastruktur lahan dan air, pengembangan sistem agribisnis dan penguatan sistem kelembagaan.
"Jadi ini pengelolaan pertanian dari hulu ke hilir. Tidak hanya dari sisi produksi, tapi juga bagaimana pemasaran hasil panen," kata bupati.
Pertanian terpadu sendiri didanai bantuan Kementerian Pertanian Rp 150 miliar melalui skema tahun jamak. Pihaknya berharap program itu didukung oleh seluruh masyarakat.
"Bantuan pada 2020 dari Kementerian Pertanian dapat memperbaiki kawasan pertanian dari hulu hingga hilir. Aspek yang diperbaiki mulai dari sarana prasarana, alat mesin pertanian hingga pemasaran produk," kata bupati.
Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Desa Kalinusu, Saefudin mengusulkan perbaikan Bendung Notog yang rusak sejak 2016. Jika kondisi itu terus dibiarkan pengembangan pertanian sulit dilakukan. "Ada 1.000 hektare sawah yang mengandalkan air dari Bendung Notog ini," kata dia.
Infrastruktur pertanian lainnya yang diusulkan perbaikan adalah Bendung Tanggeran di Kecamatan Tonjong."Kondisi bendung masih alami. Kami sudah lama usulkan namun belum ada tindaklanjut," kata Zawawi, P3A Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong.
Bupati Brebes Idza Priyanti mengatakan rakor dilaksanakan untuk mengetahui kondisi lapangan. "Nanti disinkronkan. Kita cek lapangan, lalu kita buat proposalnya untuk diajukan ke Kementerian Pertanian," katanya.
