• KANAL BERITA

LPMK dan Nelayan Cilacap Ajukan Tuntutan Terkait Proyek RDMP

AUDIENSI: Para nelayan dan LPMK sedang mengikuti audiensi dengan Ketua DPRD Cilacap, Taufik Nurhidayat di Ruang Rapat Paripurna Lantai I Gedung DPRD Cilacap.(SM/Agus Sukaryanto)
AUDIENSI: Para nelayan dan LPMK sedang mengikuti audiensi dengan Ketua DPRD Cilacap, Taufik Nurhidayat di Ruang Rapat Paripurna Lantai I Gedung DPRD Cilacap.(SM/Agus Sukaryanto)

CILACAP, suaramerdeka.com - Sebanyak 15 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di wilayah Kota Cilacap bersama Pengurus DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Cilacap dan Ketua KUD Mino Saroyo, Untung Jayanto mengajukan sejumlah tuntutan terkait proyek pengembangan kilang Refinery Development Master Plan (RDMP) Pertamina Refinery Unit (RU) IV Cilacap.

Tuntutan tersebut disampaikan ketika para Ketua LPMK, Pengurus DPC HNSI Cilacap, Ketua KUD Mino Saroyo Untung Jayanto dan para tokoh nelayan beraudiensi dengan Ketua DPRD Cilacap, Taufik Nurhidayat di Ruang Rapat Paripurna Lantai I, Jumat (24/1).

Audiensi dihadiri Ketua Komisi D DPRD Cilacap, Didi Yudi Cahyadi bersama Sekretaris Komisi D, Suheri dan beberapa anggota Komisi D. Mereka yang menamakan diri Forum Komunikasi LPMK dan Nelayan itu menyampaikan tuntutannya yaitu, proses rekrutmen tenaga kerja proyek RDMP harus terbuka dengan mengutamakan tenaga kerja lokal, terutama masyarakat yang terdekat dan terdampak dari adanya proyek RDMP tersebut.

Mereka tidak ingin masyarakat atau tenaga kerja lokal hanya menjadi penonton di kampungnya sendiri karena tenaga kerja yang bekerja proyek RDMP justru didatangkan dari luar daerah.
Selain itu, mereka juga menuntut agar LPMK dan HNSI ikut dilibatkan dalam penyusunan Amdal proyek RDMP. Mereka pun mengusulkan agar ruang lingkup kajian Amdal proyek itu jangan hanya di wilayah kelurahan sekitar proyek saja, yaitu Kelurahan Donan dan Lomanis. Akan tetapi harus mencakup 15 kelurahan yang ada di wilayah eks-Kotip Cilacap.

"LPMK dan masyarakat terdekat dan terdampak harus dilibatkan dalam penyusunan Amdal. Ini penting karena setelah proyek RDMP itu selesai, masyarakat terdekatlah yang terdampak," kata Ketua LPMK Kelurahan Lomanis, Ratiman.

Sedangkan Ketua KUD Mino Saroyo, Untung Jayanto menambahkan, nelayan juga harus ikut dilibatkan dalam penyusunan Amdal karena dengan adanya proyek RDMP maka nanti arus lalu lintas kapal tangker pengangkut minyak mentah akan semakin padat.

Padahal banyak nelayan Cilacap yang beraktivitas menangkap ikan di laut. Untuk itu kajian Amdal jangan dilakukan di darat saja tapi juga di laut. Meskipun jalur yang dilewati kapal merupakan jalur pelayaran internasional.

Pada kesempatan itu Ratiman menyerahkan amanat tertulis kepada Ketua DPRD Cilacap Taufik Nurhidayat. Amanat tersebut berisi lima point.

Pertama, DPRD bersama Bupati Cilacap dan jajarannya sesuai kewenangannya harus bersedia memfasilitasi permasalahan penyerapan tenaga kerja lokal diwilayah terdampak secara proporsional dan profesional.

Kedua, DPRD Cilacap sesuai kewenangannya harus mengoptimalkan fungsinya dalam hal pengawasan terutama jaminan dan kepastian hak-hak masyarakat terdampak di wilayah eks-Kotif Cilacap dan pengawasan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.

Ketiga, keterbukaan informasi terhadap penerimaan tenaga kerja secara periodik disampaikan kepada Pemkab Cilacap, DPRD dan Kelurahan/LPMK, berupa daftar tenaga kerja dan dilampiri foto kopi KTP.

Keempat, untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi main kontraktor dan sub kontraktor proyek RDMP wajib memiliki kantor perwakilan di Cilacap.

Kelima, segenap elemen masyarakat Cilacap yang terdampak memiliki tanggung jawab menjaga dan menyukseskan proyek RDMP dan sekaligus memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dalam kerangka peningkatan harkat dan martabat dalam proyek skala nasional tersebut sehingga tidak hanya menjadi penonton di kampungnya sendiri.

Ketua DPRD Cilacap, Taufik Nurhidayat mengatakan, pihaknya senang karena pada prinsipnya LPMK dan masyarakat nelayan mendukung proyek RDMP. Mengenai rekrutmen tenaga kerja, DPRD Cilacap siap mengawal dan mengawasi proyek rekrutmennya.

"Nanti rekrutmen tenaga kerja proyek RDMP akan dilakukan melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap. Nanti kami akan mengawal. Masyarakat juga harus ikut mengawal," katanya.

Menurut Taufik, tenaga kerja lokal yang memiliki keahlian dan keterampilan sesuai yang dibutuhkan di proyek RDMP harus lebih diutamakan. Jangan sampai mereka justru hanya menjadi menonton di kampung sendiri karena yang bekerja di proyek RDMP justru tenaga kerja dari luar Cilacap.


(Agus Sukaryanto/CN34/SM Network)