• KANAL BERITA

Kejari Purwokerto Tahan Pengelola UPC Pegadaian Pasar Cerme

Kredit Fiktif Kendaraan Rugikan Negara Rp 1,011 Miliar

DIBAWA KE RUTAN: Eka Puji Lestari, Pengelola UPC Pegadaian Pasar Cerme keluar dari ruang pemeriksaan Kejari Purwokerto, untuk dibawa ke Rutan Banyumas setelah ditetapkan sebagai tersangka. (suaramerdeka.com / Agus Wahyudi)
DIBAWA KE RUTAN: Eka Puji Lestari, Pengelola UPC Pegadaian Pasar Cerme keluar dari ruang pemeriksaan Kejari Purwokerto, untuk dibawa ke Rutan Banyumas setelah ditetapkan sebagai tersangka. (suaramerdeka.com / Agus Wahyudi)

PURWOKERTO, suaramerdeka.com - Kejaksaan Negeri Purwokerto menahan Eka Puji Lestari (32), Pengelola Unit Pelayanan  Cabang (UPC) pegadaian Pasar Cerme Desa Purwosari Kecamatan Baturraden,  setelah dilakukan  pemeriksaan sebagai tersangka, Kamis (23/1).  

Tersangka ditahan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan modus menipulasi pengajuan kredit kendaraan bermotor memakai nasabah fiktif. Atas perbuatan tersangka, negara dirugikan Rp 1.011.813.180. "Modus operandi yang dilakukan tersangka mengajukan kredit yang diduga fiktif sejak tahun 2017- 2018 di PT Pegadaian Cabang Purwokerto UPC pasar Cerme untuk 47 kredit fiktif," kata Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto, Lidya Dewi R, Kamis (23/1).

Menurut Kajari, penyidikan dilakukan sejak November hingga 16 Desember lalu, dan tanggal 23 Januari ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahan. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, tersangka kemudian dititipkan di Rutan Banyumas. "Perbuatan tersangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3  jo to Pasal 8 UU  No 31 Tahun 1999, yang telah diubah dan diperbaharui dengan UU No 20 tahun 2001, dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara," katanya.

Kajari menjelaskan, sebagai pengelola, trsangka tidak mengikuti prosedur untuk pengajuan kredit amanah yang sudah ditentukan PT Pegadaian. Seharusnya bertemu dengan nasabah dulu, namun ini tidak dilakukan. Calon nasabah seharusnya datang ke kantor, namun juga tidak dilakukan. Berkas

diserahkan kepada orang lain dan dikembalikan lagi kepada tersangka yang sudah ditandatangani nasabah."Saat pencairan kredit, nasabah tidak datang, seharusnya datang sendiri dan menerima pencairan. Jadi ada beberapa SOP peegadaian yang dilanggar tersangka, dan juga ditemui kuitansi-kuitansi pembelian kendaraan bermotor palsu," jelasnya.

Kasi Tindak Pidana Khusus,  Nilla Aldrianimengatakan,  dari 47 unit kendaraan bermotor untuk kredit fiktif yang diajukan tersangka rata-rata satu unit sekitar Rp 20 juta.  Tertinggi sampai Rp 100 juta untuk kredit mobil. Atas pengakuan tersangka, katanya, uang tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi.

"Dari 47 itu, memang ada yang benar-benar mengajukan, tapi selanjutnya tandatangannya dipalsu. Di luar itu, ada dari keluarga, teman baik dan tetangga yang dipinjam KTP-nya. Seharusnya yang diberikan kan dalam bentuk kendaraan bermotor. Saat cair seharusnya tersangka bersama nasabah datang ke dealer untuk membeli kendaraan,  dan bukti pembelian sebagai jaminan di Pegadaian," jelasnya.


(Agus Wahyudi/CN26/SM Network)