• KANAL BERITA

Antisipasi Gugatan Pilkada, KPU Demak Gandeng Kejari

KERJA SAMA : Ketua KPU Demak Bambang Setya Budi dan Kajari Muhammad Irwan Datuiding memperlihatkan dokumen kerja sama pembelaan hukum yang telah ditandatangani. (suaramerdeka.com / Hasan Hamid)
KERJA SAMA : Ketua KPU Demak Bambang Setya Budi dan Kajari Muhammad Irwan Datuiding memperlihatkan dokumen kerja sama pembelaan hukum yang telah ditandatangani. (suaramerdeka.com / Hasan Hamid)

DEMAK, suaramerdeka.com - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak menggandeng Kejaksaan Negeri Kabupaten Demak untuk menjadi pengacara dan advokasi hukum KPU selama proses pemilihan kepala daerah berlangsung. Kepastian tersebut setelah kedua lembaga tersebut menandatangani kesepakatan bersama (MoU) bidang hukum perdata dan tata usaha dengan di aula kantor Kejaksaan Negeri Demak, Kamis (23/1).

Penandatangan dilakukan Kepala Kejaksaan Negeri Demak, Muhammad Irwan Datuiding dan Ketua KPU Demak, Bambang Setyabudi disaksikan Kasi Pidum, Kasi Pidsus dan Kasi Intel Kejari Demak, serta para Komisioner KPU Demak. Hadir pula anggota Komisioner Bawaslu, Amin Wahyudi.

Seusai penandatangan kerja sama, Kajari Demak Muhammad Irwan Datuiding memberikan penyuluhan terkait peraturan perundang-undangan bertema "Pemetaan dan Penanganan Permasalahan Hukum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak 2020  Perspektif Undang undang Nomor 10 tahun 2016".

Dia menyampaikan, piaknya siap memberikan bantuan hukum kepada KPU Demak. "MoU ini menjadi tahapan awal kerja sama, adapun proses selanjutnya menunggu koordinasi dari KPU.  Artinya apabila ada masalah hukum dalam proses pilkada maka kami akan membantu penyelesaiannya secara hukum," katanya.

Sebab, selain bertindak sebagai penuntut umum, kejaksaan juga mempunyai tugas lain sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang memberikan advokasi di bidang perdata dan tata usaha negara. Sementara Bambang Setya Budi mengatakan, bantuan hukum dari kejaksaan negeri Demak diperlukan ketika terdapat gugatan hukum selama proses pemilihan bupati dan wakil.

Meski setiap tahapan pilkada dilaksanakan secara terencana dan matang, namun tetap saja terdapat celah atau potensi hukum. Sehingga,  pihaknya memandang perlu pendapat pembelaan hukum dari Kejari yang merupakan jaksa pengacara negara (JPN). "Untuk itu dalam setiap tahapan pilkada, KPU Demak akan berkoordinasi dan berkonsultasi agar bisa terhindar dari potensi celah hukum," terangnya.

Diakui Bambang selama ini belum pernah muncul gugatan hukum dalam proses pemilu maupun pilkada di Demak. Akan tetapi potensi munculnya gugatan hukum dapat terjadi kapan saja karena dinamika yang berkembang selama tahapan pilkada. Baik terkait pencalonan, pemungutan suara hingga penetapan.


(Hasan Hamid/CN26/SM Network)