• KANAL BERITA

Menpan PAN RB Siapkan Program Satu Desa 10 Guru

KETERANGAN PERS : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahyo Kumolo mengapresiasi menyampaikan keterangan pers kepada awak media di sela-sela acara peluncuran mal pelayanan publik , di Kabupaten Batang, Kamis (23/1). (SM/Agus Setiawan)
KETERANGAN PERS : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahyo Kumolo mengapresiasi menyampaikan keterangan pers kepada awak media di sela-sela acara peluncuran mal pelayanan publik , di Kabupaten Batang, Kamis (23/1). (SM/Agus Setiawan)

BATANG, suaramerdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahyo Kumolo menyatakan pemerintah sedang menyiapkan program di setiap satu desa minimal ada 10 guru, 10 tenaga kesehatan di puskesmas pembantu, penyuluh pertanian, penyuluh peternakan, dan penyuluh pengairan.

"Kalau satu desa ada pegawai negeri yang meliputi ketiga  tadi. Ini yang sedang kami persiapan dengan baik. Kebutuhan berapa, jumlah desanya berapa, sekolah dasarnya (SD) berapa, SMP-nya berapa, berapa jumlah puskemas pembantunya," katanya, di sela-sela meluncurkan mal pelayanan publik di Kabupaten Batang, Kamis (23/1).

Pada kesempatan itu, Menteri Pendayagunaan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahyo Kumolo menegaskan mengenai tenaga honorer pemerintah mulai 2018 sudah melakukan penyaringan termasuk tes ulang kembali, mana-mana yang bisa memenuhi standar.

"Bagi (tenaga honorer) yang tidak memenuhi standar pun pemerintah akan berupaya melalui pemda dengan membuka program pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K)," kata Menpan RB Tjahyo Kumolo.

"Jangan sampai (bagi tenaga honorer) karena faktor usia yang tidak memungkinkan menjadi aparatu sipil negara (ASN) tetap akan diperhatikan," kata Tjahyo Kumolo menegaskan.

Ia mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan Menteri Pendidikan untuk menyelesaikan masalah  ini karena sebagian besar (masalah) tenaga honorer  ada pada tenaga guru dan pegawai honorer di dinas kesehatan.

Menpan RB meminta pola reformasi birokrasi tidak dilihat secara sepotong saja termasuk masalah perampingan eselon 3,4, dan 5,  tunjangan kinerja, optimalisasi kerja, fungsionalnya bagaimana sampai proses  penggajian, dan pensiun yang harus ditingkatkan.
"Tentunya kalau pegawai negerinya bisa maka swasta pun akan bisa, setidaknya kalau wartawan ya (gajinya) di atas UMR," kata dia

Dikatakan, sebagaimana tugas jurnalis ketika menjalani tugasnya sebagai reporter dalam membuat berita bisa dari mana saja serta sekarang bisa menggunakan ponsel pintar. Jadi kerjanya tidak hanya di kantor namun bisa dimana saja.

Hal seperti itulah, kata Menteri PAN RB, yang diinginkan Presiden Joko Widodo terhadap aparatur sipil Negara (ASN) saat ini.  "Kalau ada perintah dari presiden atau bupati lewat aplikasi WhatsApp atau sms bisa langsung dikerjakan. Jangan bilang saya masih di tempat jauh pak," tandasnya.

Sehubungan tenaga honorer. Menter PAN RB menjelaskan, mengenai masalah tersebut kementeriannya bersama Kementerian Pendidikan sudah bertemu serta selesai di tingkat kementerian. Menurutnya, memang kebutuhan tenaga honorer guru dan tenaga kesehatan di puskesmas memang menjadi beban kepala daerah. Makanya daerah mengangkat tenaga honorer.

Namun lanjut dia, sampai sekian tahun tidak mungkin menjadi PNS. Hal itu disebabkan apakah faktor tidak lulus tes atau faktor usia. "Maka di era Men PAN terdahulu mulai mengangkat secara bertahap. Yang usianya mepet, dicari jalan yang terbaik. Mengenai persoalan pesangon itu diluar kewenangannya, ada kementerian lain yaitu kementerian keuangan," jelas dia.


(Agus Setiawan/CN34/SM Network)