• KANAL BERITA

Pengemudi Daring Solo Raya Tolak PM 118

AKSI SIMPATI: Pengemudi online yang tergabung dalam doa bersama di Bundaran Gladag Solo, Selasa  (21/1). (suaramerdeka.com/Budi Santoso)
AKSI SIMPATI: Pengemudi online yang tergabung dalam doa bersama di Bundaran Gladag Solo, Selasa (21/1). (suaramerdeka.com/Budi Santoso)

SOLO, suaramerdeka.com - Para pengemudi daring (driver online) yang tergabung dalam Komando Solo Raya menolak PM 118 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dan mendukung proses judicial review.

Menurut Komando peraturan pemerintah yang tertuang dalam Permenhub 118 memberatkan pengemudi daring lantaran segala perizinan membutuhkan biaya tidak sedikit.

PM 118/2018 semakin memberatkan DO dengan berbagai macam biaya untuk pengurusan izin seperti Angkutan Sewa Khusus (ASK) dan Kartu Elektronik Standar Pelayanan (KESP). Jono Simarmata selaku tim Unit Reaksi Cepat (URC) menyatakan permohonan tersebut agar didengar pemerintah.

‘’Kami mohon kepada pemerintah untuk memperbaiki aturan-aturan tersebut dan kami ingin driver, pihak aplikator, pengguna dan pemerintah untuk dipertemukan untuk mencapai kesepakatan bersama,’’ katanya dalam sebuah aksi simpati, Selasa  (21/1).

Dikatakan, dari aturan yang dikeluarkan hanya beberapa pihak yang dilibatkan."Kami mau musyawarah! Bahkan saya sudah mengajukan ke  provinsi sampai tingkat nasional. Kami bersedia untuk bermediasi namun tidak didengar oleh pemerintah,’’ tambah Kleo Permana, driver online lainnya.

Alasan para pengemudi daring menolak PM 118 karena mereka harus masuk koperasi, ada biaya uang masuk, iuran bulanan, dan lain-lain yang menciptakan pungli-pungli baru.

Selain itu perizinan melalui Kemenhub juga membebani para pengemudi daring seperti potongan aplikasi 20 persen, pph, biaya ASK, pajak pengusaha, potongan koperasi, biaya operasional, dan lain lain.


(Budi Sarmun/CN39/SM Network)