• KANAL BERITA

IDI Diminta Investigasi Dua Rumah Sakit, Beda Penanganan Seorang Pasien

PELAYANAN KESEHATAN: DPRD mengundang pihak terkait saat membahas seputar pelayanan kesehatan dan rumah sakit, baru-baru ini. (suaramerdeka.com/M Noor Efendi)
PELAYANAN KESEHATAN: DPRD mengundang pihak terkait saat membahas seputar pelayanan kesehatan dan rumah sakit, baru-baru ini. (suaramerdeka.com/M Noor Efendi)

PATI, suaramerdeka.com - DPRD Pati meminta IDI Pati menggelar investigasi dan rapat khusus membahas kasus penanganan berbeda terhadap seorang pasien antara RSUD Soewondo dan RSU Fastabiq. Padahal standar pelayanan rumah sakit telah diatur dalam regulasi sehingga terukur dan harus dilaksanakan sama semua rumah sakit

Ketua DPRD Pati Ali Badrudin dalam rapat Komisi D mengemukakan berdasar penjelasan RSUD Soewondo ada pasien yang berobat dan hasil diagnosis tidak memenuhi ketentuan untuk rawat inap.

Lalu, dokter memberikan obat dan menyarankan pasien menjalani rawat jalan. Selanjutnya, pasien tersebut berobat ke RSU Fastabiq. Namun di rumah sakit ini pasien tersebut  dinyatakan perlu menjalani rawat inap.

Silang pendapat tersebut direspons serius DPRD. Menurut Ali, perlu kajian lebih lanjut atas kondisi tersebut oleh pihak terkait seperti Dinas Kesehatan (Dinkes) dan organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Wakil Ketua I DPRD Pati Joni Kurnianto yang koordinator Komisi D mengemukakan semestinya tidak ada perbedaan standar pelayanan antara RSUD Soewondo dan RSU Fatabiq. Standar pelayanan rumah sakit telah diatur dalam regulasi sehingga terukur dan harus dilaksanakan semua rumah sakit.

Dalam rapat yang mengundang RSUD Soewondo dan RSU Fastabiq, wakil rakyat menekankan secara khusus standar tersebut agar tidak ada persepsi berbeda dalam penanganan pasien di dua rumah sakit tersebut.

Joni Kurnianto yang menyampaikan rekomendasi rapat Komisi D meminta IDI Pati menggelar rapat tertutup khusus membahas persoalan tersebut. IDI diminta melakukan investigasi serta koordinasi dengan RSUD Soewondo, RSU Fastabiq, Dinkes, dan BPJS Kesehatan.

"Karena ada kode etik kedokteran yang dilindungi undang-undang, maka kami tidak dapat masuk dalam ranah itu. Silakan IDI dan Dinkes menyelesaikan secara baik dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait," tandas, Rabu (22/1).

Joni mengatakan, hasil rapat tersebut dinanti DPRD. IDI dan Dinkes diminta menyampaikan hasil rapat kepada Komisi D DPRD Pati pada Jumat (24/1) siang.

Sementara itu DPRD meminta manajemen RSUD RAA Soewondo meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Perbaikan kualitas pelayanan itu bisa dimulai dengan memberi senyuman kepada setiap pasien yang datang.

"Hampir semua teman-teman di Komisi D menginginkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan standar pelayanan di RSUD Soewondo. Bisa dimulai dengan memberi senyuman kepada customer dan memberi penjelasan yang baik atas pertanyaan masyarakat," ujar Joni.


(Moch Noor Efendi/CN39/SM Network)