• KANAL BERITA

KNTI Soroti Tiga Agenda Strategis Kelautan Pemerintah

PAPARKAN MATERI : Ketua KNTI Kota Semarang, Slamet Ari Nugroho (pegang mikrofon) memaparkan materi saat berdialog dengan nelayan Kota Semarang di Rumah Apung Tambak Rejo, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Rabu (22/1). (suaramerdeka.com/dok)
PAPARKAN MATERI : Ketua KNTI Kota Semarang, Slamet Ari Nugroho (pegang mikrofon) memaparkan materi saat berdialog dengan nelayan Kota Semarang di Rumah Apung Tambak Rejo, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Rabu (22/1). (suaramerdeka.com/dok)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyoroti tiga agenda strategis pemerintahan Jokowi di sektor kelautan dan perikanan. Ketiga agenda itu, pertama, penguatan hak-hak nelayan, khususnya nelayan tradisional. Terutama mencakup perlindungan terhadap wilayah tangkap dan budidaya.

Kemudian, penajaman program perlindungan sosial berupa kartu nelayan dan asuransi nelayan yang dinilai lambat dalam pendistribusian serta lemah implementasinya di lapangan.

"Akses dan ketersediaan BBM bersubsidi bagi nelayan mengalami banyak masalah. Kemudian, dukungan pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan nelayan dan pembudidaya juga kurang optimal," kata Ketua Harian DPP KNTI Dani Setiawan saat konsolidasi di Rumah Apung Tambak Rejo, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Rabu (22/1).

Kedua, penguatan ekonomi nelayan. Menurutnya, pemerintah harus mendorong dan memfasilitasi nelayan agar memiliki usaha ekonomi yang mandiri dan kuat, misalnya koperasi BUMDesa, dan lembaga ekonomi kolektif. Menurutnya, kedua hal itu menjadi prasyarat penting dalam skema pemberdayaan ekonomi nelayan dan pembudidaya.

"Pemerintah dapat melakukan upaya-upaya strategis dengan cara menciptakan iklim usaha yang kondusif, jaminan harga, pembatasan impor, akses dan jaringan pasar, serta permodalan," ujarnya.

Ketiga, skema penguatan dan pemberdayaan nelayan tradisional hanya akan berhasil jika ditopang oleh organisasi nelayan yang kuat. Karenanya, kata dia, pemerintah harus menjadikan organisasi-organisasi nelayan tradisional sebagai mitra strategis untuk mempercepat agenda-agenda strategis pembangunan kelautan dan perikanan.

"Sudah diatur UU No 7 th 2016 tentang Perlindungan Nelayan. Pemerintah harus melaksanakan amanat tersebut," terangnya.

Sementara itu, Ketua KNTI Kota Semarang, Slamet Ari Nugroho menambahkan, selain hal di atas, pemerintah juga harus didorong menyediakan prasarana dan sarana penunjang bagi perikanan tangkap maupun budidaya serta memenuhi hak hak yang menjadi prioritas para nelayan, seperti penyediaan bahan bakar, tempat pelelangan ikan yang memadai.

Ari juga meminta, para penyuluh dari dinas harus aktif dan mensosialisasikan program-program pemerintah. Misalnya, terkait asuransi nelayan
Kartu Nelayan yang tidak kunjung kelar dalam pencetakan. Kemudian, menyediakan informasi yang mudah diakses nelayan.

"Jangan sampai nelayan tradisional terpinggirkan. Karena nelayan tradisional merupakan penyumbang protein bagi masyarakat," ujarnya.


(Siswo Ariwibowo /CN39/SM Network)