• KANAL BERITA

Kades dan Kadus Plana Jadi Tersangka Dana ADD dan DD

Rugikan Negara Sekitar Rp 400 Juta

Foto: Istimewa
Foto: Istimewa

BANYUMAS, suaramerdeka.com - Kejaksaan Negeri Banyumas telah menetapkan Kepala Desa Plana Kecamatan Somagede, Yusin dan Kepala Dusun (Kadus) setempat Kahudi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan anggaran alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (Dd) tahun 2016-2018.  

Berkas perkaranya telah dilimphakan ke Pengadilan Negeri Banyumas, dan  sidang pertama dilaksanakan Senin (20/1) lalu.

"Ya (sidang pertama Senin kemarin), mereka (terdakwa) mengajukan penangguhan penahanan (tahanan kota-red)," kata Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Banyumas, Sigit Prabawa Nugraha, Rabu (22/1).

Sidang dipimpinan majelis hakim, diketuai Ari Widodo, dengan hakim anggota Sastra Rasa dan Andrianus Indrayanta. Sedang lanjutkan dijadwalkan Senin pekan depan.

Dalam kasus tersebut, mereka didakwa melanggar Pasal 9 dan Pasal 23 UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal lima tahun penjara, dan denda paling sedikit Rp 50 juta dan maksimal Rp 250 juta. Keduanya dianggap merugikan negara sekitar Rp 400 juta, dari APBDes Plana tahun 2016-2018 sekitar Rp 1,2 miliar untuk pos anggaran ADD dan DD untuk kegiatan fisik (infrakstruktur).

Menurut jaksa penuntut umum (JPU), terdakwa dianggap menyalahgunakan kewenanganan melakukan mark up atau penggelembungan anggaran dan pemalsuan laporan atas penggunaan dana ADD dan DD untuk sejumlah kegiatan fisik di desa setempat selama dua tahun anggaran.

Kasi Pidsus mengatakan, kedua terdakwa tidak ditahan, hanya dikenai penahanan kota, karena sebelumnya telah mengajukan penahanan, dengan petimbangan telah mengembalikan uang yang disalahgunakan.

Kasus tersebut ditangani pihak Kejari Banyumas, setelah ada laporan masuk dari masyarakat sekitar bulan September tahun 2019.  

Kasus tersebut dilaporkan oleh  Subroto, ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK). Bulan November, setelah melalui pemeriksaan dan keterangan
sejumlah saksi, mereka ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan.

Dikonfirmasi terpisah, Subroto membenarkan pihaknya  sekitar Agustus-September tahun lalu memasukkan laporan ke Kejaksaan Negeri Banyumas. Hasil perhitungannya, dari sekitar 200 paket pekerjaan yang bersumber dari ADD dan DD di APBDes tahun 2016-2018, potensi kerugian negara sampai Rp 800 juta.  

Anggaran tersebut, di antaranya untuk kegiatan pembangunan infrastruktur jalan, drainase dan talud.

"Namun hasil perhitungan Inspektorat yang dijadikan acuan pihak Kejari Banyumas sekitar Rp 400 juta. Karena kegiatan fisik (infrastriktur) kan mudah dicek antara perencanaan dan realisasi, setelah dihitung muncul kejanggalan-kejanggalan ada dugaan mark up (penggelembungan). Bahkan ada pemalsuan stempel untuk pembelian barangmaterial," katanya mencontohkan.

Setelah berkas perkaranya ditangani kejaksaan, pihaknya hanya memantau perkembangan penanganan saja. Ia mengaku kecewa, karena kedua tersangka tidak ditahan, dan hanya dikenai tahanan kota.

"Sebenarnya tidak hanya dua orang saja yang berpotensi menyalahgunakan jabatan dan kewenanganan. Yang kita laporkan ada empat orang dari unsur perangkat desa. Tapi ini kewenangan pihak jaksa, mungkin dalam perkembangannya nanti bisa bertambah," katanya.

 


(Agus Wahyudi/CN39/SM Network)