• KANAL BERITA

Berangkat ke Natuna, Nelayan Minta Subsidi Solar

ANTRE SOLAR : Seorang nelayan asal Kota Tegal mengantre membeli solar di SPBU Pelabuhan Perikanan Tegalsari Kota Tegal. (suaramerdeka.com/Dwi Putra GD)
ANTRE SOLAR : Seorang nelayan asal Kota Tegal mengantre membeli solar di SPBU Pelabuhan Perikanan Tegalsari Kota Tegal. (suaramerdeka.com/Dwi Putra GD)

TEGAL, suaramerdeka.com -  Sejumlah nelayan yang akan berangkat ke ke Natura berharap mendapat fasilitasi pemerintah berupa bantuan subsidi bahan bakar kapal berupa solar. Perjalanan melaut ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna membutuhkan waktu lama dan masa melaut hingga 2 bulan.

‘’Saya siap berangkat ke Natuna. Tapi, saya berharap bantuan subsidi solar,’’ kata  salah satu pemilik kapal, Ade (30) saat ditemui di Pelabuhan Perikanan Tegalsari Kota Tegal, Rabu (22/1).

Ade memiliki dua unit kapal berukuran di atas 100 GT yang bisa diberangkatkan ke Natuna. Untuk mencapai ZEE membutuhkan bahan bakar solar sedikitnya 80 ton untuk keperluan melaut sekitar 2 bulan lebih.

Untuk itu, pihaknya berharap kepada pemerintah untuk bisa memberikan bantuan solar bersubsidi. Terlebih, pemerintah berharap hasil tangkapan nelayan dijual seluruhnya di Natuna.

‘’Jangan sampai kita berangkat jauh-jau malah tidak mendapat apa-apa. Jika bahan bakar disubsidi mungkin sedikit mengurangi beban biaya kita para nelayan,’’ katanya.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Tegal Riswanto menuturkan, antusias nelayan menjadi sumber informan pemerintah sangat tinggi, namun HNSI menyayangkan jumlah kapal yang dialokasikan hanya sedikit.

Padahal, para nelayan bisa menjadi mata dan telinga, terkait dengan kedaulatan Perairan Natuna. ‘’Orang yang pertama melihat adalah nelayan. Di belakang itu, kita kan bisa memberikan informasi ke petugas yang mengawal, sehingga bisa dilakukan tindakan tegas,’’ jelasnya.

HNSI telah mengumpulkan pemilik dan nahkoda kapal, beberapa waktu lalu. Dari hasil rapat itu, tercatat ada 117 kapal di Kota Tegal siap untuk diperiksa Tim Menkopolhukam dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Namun dari hasil rapat koordinasi bersama Deputi IV Kemenkopolhukam pada Senin (13/1) lalu, hanya 30 kapal saja yang bisa diberangkatkan dari Kota Tegal.

‘’Sedangkan sisa yang lainnya, kemungkinan besar akan diberangkatkan dari Juwana, Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Meski hingga saat ini kedua daerah tersebut belum memberikan berita kesiapan armada nelayannya,’’ katanya.

Riswanto mengatakan para nelayan dari Pantura akan melaut selama 60 hari atau dua bulan. Perjalanan menuju Perairan Natuna diperkirakan memakan waktu tujuh hari. Begitu pula untuk perjalanan pulang menuju Jawa.

Ihwal hasil tangkapan, hingga saat ini Riswanto mengaku masih menanti keputusan resmi Kemenkopolhukam. Sebab, pimpinan DPRD Kota Tegal menghendaki hasil tangkapan tidak semua dijual di Natuna.

‘’Apabila sarana dan fasilitas di Natuna memadai, kita bisa jual di sana. Tetapi jika ternyata kondisinya terbatas, maka mungkin bisa dibagi menjadi dua. Sebagian dijual di Natuna dan sisanya kita bawa ke Jawa,’’ kata Riswanto.


(Dwi Putra GD/CN39/SM Network)