• KANAL BERITA

Ikatan Penerbang Curug 53 Dorong Pemerintah Kelola FIR

Foto suaramerdeka.com/Setiady Dwi
Foto suaramerdeka.com/Setiady Dwi

BANDUNG, suaramerdeka.com  - Perkumpulan Ikatan Penerbang Curug 53 mendorong pemerintah untuk melanjutkan rencana pengelolaan ruang udara di atas Natuna, Tarempa dan Kepulauan Riau. Dorongan tersebut mengemuka pada seminar Pengembalian Kontrol Flight Information Region (FIR) di Atas Wilayah Kedaulatan NKRI dari Singapura, dalam rangkaian Silver Reunion Perkumpulan Ikatan Penerbang Curug 53, akhir pekan lalu.

Menurut Marsekal Purnawirawan, Chappy Hakim, sejak 1946, FIR tidak ada hubungannya dengan kedaulatan. Ini lebih kepada dana yang tidak ada dan juga SDM yang belum memadai. “Padahal kekuatan udara sangatlah penting untuk mempertahankan kedaulatan NKRI. Saya berharap banyak pada generasi muda saat ini,” kata mantan KSAU itu dalam keterangan yang diterima Selasa (21/1).

Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri, Andy Aron menambahkan bahwa permasalahan tersebut lebih kepada belum dimanfaatkannya secara maksimum kewenangan sebagai negara yang mendelegasikan tanggung jawab pemberian layanan navigasi penerbangannya untuk memberikan persyaratan-persyaratan yang perlu dipenuhi oleh Singapura.

Selain itu Indonesia belum memanfaatkan secara maksimum kerangka kerja sama Civil to Military Cooperation ICAO sebagaimana diatur dalam Circular 330. “Langkah diplomasi yang dilakukan Kemenlu antara lain melakukan tinjauan hukum nasional dan internasional, pendekatan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang dilakukan sesuai dengan prosedur dalam Doc 9673,” katanya.

Di tempat yang sama, Kasubdit Navigasi Departemen Perhubungan, Indra Gunawan menyatakan bahwa Direktorat Perhubungan Udara mengusulkan strategi pemberian pelayanan ATC di Natuna, Tarenpa, dan Kepulauan Riau berbasis pada perjanjian tahun 1955.

Hal-hal pokok yang diatur dalam perjanjian tersebut antara lain revisi gambar FIR, perubahan ruang udara Tanjungpinang, revisi koordinat SINJON di AIP Indonesia untuk mengikuti Singapura, jenis pelayanan navigasi penerbangan, penambahan detail jenis layanan navigasi, serta penambahan prosedur koordinasi AIS.

“Pengelolaan lapis bawah atau lower level di bawah 20.000 kaki telah tersertifikasi dan siap memberikan pelayanan dan sudah dilaksanakan uji coba oleh TNI AU dan penerbangan lainnya dengan hasil memuaskan,” katanya. Untuk upper level, imbuh Indra, sejak Juli 2019 sudah terinstalasi dengan lengkap baik untuk SDM yang memiliki kualifikasi maupun fasilitas CNSA.

Sedangkan Direktur Safety AIRNAV, Yurlis Hasibuan menyatakan bahwa Indonesia sudah siap secara teknis untuk melakukan kontrol FIR. Dengan demikian, masalah SDM ataupun infrakstruktur tidak menjadi kendala lagi.

Sementara itu, Pilot Indonesia, Kolonel Dr. Supri Abu menyebut Indonesia harus mempunyai kebijakan baik dalam maupun luar negeri untuk menghadapi kecenderungan liberalisasi penerbangan dunia. Kebijakan tersebut bertujuan agar Indonesia mampu merebut pasar ASEAN dengan jalan perbaikan pelayanan penerbangan, kerjasama antar operator penerbangan nasional, dan merebut rute-rute penerbangan internasional.

Untuk kebijakan dalam negeri diharapkan pula dapat meningkatkan pelayanan penerbangan internasional sekaligus mempertahankan kebijakan penggunaan wilayah udara. “Untuk kepastian hukum, terdapat konsep pemidanaan terhadap pelanggaran wilayah udara Indonesia oleh pesawat asing yang harus dituangkan dalam UU tentang penggunaan wilayah udara. Tujuannya demi terciptanya sinkronisasi peraturan perundangan menyangkut institusi yang menegakkan hukum di wilayah udara,” kata Supri.


(Setiady Dwi/CN19/SM Network)