• KANAL BERITA

Guru MI Dilatih Susun Kisi-Kisi SKL

BERI SAMBUTAN :  Ketua Ikatan Guru Madrasah Kota Semarang (Igmakos), Mujib Sya'roni (kanan) memberikan sambutan dalam pembukaan workshop ''Bedah Kisi-Kisi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Madrasah Ibtidaiyah (MI) tahun Ajaran 2019/2020'' di aula Penerbit Erlangga Jalan Puspowarno Tengah Nomor 38 Kota Semarang, Senin (20/1). (suaramerdeka.com/M Alfi Makhsun)
BERI SAMBUTAN : Ketua Ikatan Guru Madrasah Kota Semarang (Igmakos), Mujib Sya'roni (kanan) memberikan sambutan dalam pembukaan workshop ''Bedah Kisi-Kisi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Madrasah Ibtidaiyah (MI) tahun Ajaran 2019/2020'' di aula Penerbit Erlangga Jalan Puspowarno Tengah Nomor 38 Kota Semarang, Senin (20/1). (suaramerdeka.com/M Alfi Makhsun)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Sebanyak 100 guru kelas IV dari 86 Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kota Semarang mendapatkan pelatihan menyusun kisi-kisi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) tahun ajaran 2019/2020, yang mulai digelar Ikatan Guru Madrasah Kota Semarang (Igmakos), Senin (20/1).

Kegiatan ini diadakan di aula Penerbit Erlangga, Jalan Puspowarno Tengah Nomor 38 Kota Semarang selama tiga hari. Koordinator MI Igmakos, Istolik Makmun mengatakan ada tiga mata pelajaran yang akan dibedah yakni, matematika pada hari pertama, bahasa Indonesia di hari kedua, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di hari terakhir.

''Semua diberikan narasumber yang kami datangkan untuk memberi pembekalan para guru-guru kelas IV MI ini dengan penekanan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD). Hal ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah,'' kata Istolik usai pembukaan acara.

''Dari bedah SKL ini akan muncul indikator-indikator yang bisa digunakan untuk menyusun soal kisi-kisi. Harapannya, ada persamaan persepsi dari guru-guru kelas enam MI ini. Kalau tidak dikumpulkan seperti ini pemahaman guru kelas enam tidak merata. Adanya pembekalan juga kami harap ada semacam standar kemampuan, lanjutnya.

Pelatihan bagi guru MI ini mendapatkan apresiasi dari Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Kota Semarang, Dr Moch Fatkhuronji SAg MPdI. Dia mengatakan kegiatan yang diselenggarakan Igmakos ini akan memberikan efek positif terhadap guru dan kepala madrasah.

''Prinsipnya kami sangat mendukung sekali terhadap workshop yang diadakan Igmakos yang selama ini menjadi mitra Kemenag. Memang, kegiatan ini di luar agenda Kemenag Kota Semarang tapi ikut menjadi bagian peingkatan mutu guru-guru mulai RA, MI,  MTs, dan MA,'' kata Fatkhuronji.

Dia menyebut pemerintah diuntungkan dengan adanya Igmakos. Sebab dikatakan lebih lanjut, pada 2020 ini tidak ada anggaran untuk peningkatan mutu guru seperti tahun-tahun sebelumnya.

''Tahun kemarin Kemenag ada dua kegiatan untuk peningkatan mutu guru, sedangkan tahun ini sama sekali tidak ada. Adanya hanya Dipa PPG, Dipa BOS, insentif, dan kegiatan operasional kantor. Bahkan untuk motoring BOS saja tidak ada, dihilangkan semua. Padahal kami harus melakukan monitoring,'' ungkap Fatkhuronji.

Hadirnya Igmakos juga dikatakan bisa menjadi policy control bagi setiap kebijakan Kemenag Kota Semarang, khususnya bidang pendidikan madrasah. Kritik dan saran juga kontrol masyarakat dipandang Fatkhuronji akan menjadi bahan koreksi, evaluasi, dan berbenah secara cepat jika masih ada yang kurang baik.

''Saya berharap kiprah Igmakos tidak hanya berhenti sampai di sini. Kalau bisa Igmakos berbadan hukum dan menjadi bagian mendampingi pendidikan,'' imbuhnya.

Sementara itu Ketua Igmakos, Mujib Sya'roni mengatakan pihaknya mengamini terkait saran pembuatan badan hukum organisasi. Dia juga mengungkapkan dalam menggelar kegiatan pengurus dan anggota Igmakos melakukan iuran demi mewujudkan madrasah hebat dan  bermartabat.

''Semua kegiatan ini adalah wujud nyata dari implementasi dari keputusan Dirjen Pendis Nomor 7214 Tahun 2017 yang didalamnya mengatur tentang tujuan pemerintah memberikan tunjangan profesi. Yaitu tentang pengembangan profesionalitas para guru yang sudah mendapatkan tunjangan profesi. Igmakos hadir karena gerakan moral. Supaya tidak dzolim, kami para guru diberikan pemerintah tunjangan profesi. Dari sana kami iuran barsama dalam membuat kegiatan,'' tandas Mujib.


(M Alfi Makhsun/CN19/SM Network)