• KANAL BERITA

Warga Tuntut Bupati Tutup Aktivitas Pemanfaatan Limbah B3

MENEMUI: Bupati Tegal, Umi Azizah didampingi Forkopimda menemui warga Desa Jatilaba dan Karangdawa, Kecamatan Margasari yang melakukan aksi damai di depan pintu gerbang  komplek perkantoran Sekretariat Kabupaten Tegal, Jumat (17/1). (suaramerdeka.com/Cessnasari)
MENEMUI: Bupati Tegal, Umi Azizah didampingi Forkopimda menemui warga Desa Jatilaba dan Karangdawa, Kecamatan Margasari yang melakukan aksi damai di depan pintu gerbang komplek perkantoran Sekretariat Kabupaten Tegal, Jumat (17/1). (suaramerdeka.com/Cessnasari)

SLAWI, suaramerdeka.com – Warga Desa Jatilaba, Karangdawa dan Srengseng, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal menuntut Pemkab Tegal menghentikan aktivitas pemanfaatan, pembuangan, penyimpanan, pengangkutan, dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di wilayah Karangdawa dan sekitarnya.

Warga mendatangi kantor bupati, Jumat (17/1). Aksi massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bersatu (ARB) menyampaikan orasi, membentangkan spanduk dan poster  berisi tuntutan. Warga mendesak Pemkab menutup dan mencabut izin aktivitas pemanfaatan limbah itu.  

Ketua Umum ARB Juni Prayitno menyampaikan banyak keluhan warga Jatilaba berkaitan dengan pemanfaatan limbah B3 untuk pembakaran batu kapur di Desa Karangdawa, sebelah selatan Desa Jatilaba.

Pembakaran batu kapur yang dulunya menggunakan kayu, saat ini menggunakan bahan-bahan limbah. Pembakaran tak hanya menghasilkan kepulan asap, tetapi menimbulkan bau menyengat. Aktivitas pembakaran limbah B3 itu berlangsung sejak 2015.

Sejumlah warga menuturkan, bau menyengat dari pembakaran limbah B3 mengganggu aktivitas mereka, terutama malam hari. Selain itu, air sumur warga tercemar limbah sehingga tidak bisa dimanfaatkan warga.

Menurut Endang (29) warga Desa Jatilaba, selain membuat sesak napas, beberapa anak-anak kerap pusing kepala dan muntah-muntah. ‘’Sekitar tiga tahun ini bau sekali apalagi saat malam hari. Selain itu, air sumur tidak bisa dikonsumsi. Untuk minum beli air galon,’’ katanya.

Bupati Tegal Umi Azizah menemui warga didampingi Sekda, Asisten, Kapolres Tegal, perwakilan DPRD dan  Plt Kepala DLH. Umi menyampaikan penanganan masalah limbah B3 merupakan  bagian dari program unggulan Pemkab Tegal.

Program unggulan ketujuh Bupati Tegal 2019-2024, yakni peningkatan kualitas lingkungan hidup, sehingga pembangunan berwawasan lingkungan sehat bisa diwujudkan. Bupati menyebutkan pada Januari 2019 meninjau ke lokasi dan melihat aktivitas pemanfaatan limbah di Desa Karangdawa.

‘’Memang baunya luar  biasa, warnanya juga luar biasa, gak kuat,’’ kata Umi. Berkaitan dengan kondisi itu, Umi mengatakan Pemkab Tegal telah melayangkan surat kepada Pemrov Jateng dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Selain itu, Pemkab mengalokasikan anggaran Rp 400 juta untuk melakukan kajian dampak aktivitas pemanfaatn limbah B3 pada 2020 bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Setelah menemui warga, Bupati Tegal menerima perwakilan warga untuk beraudiensi. Dari audiensi tersebut, Bupati membentuk Satgas Penanggulangan Limbah B3 beranggotakan perwakilan Pemkab Tegal, Polres Tegal, Kejaksaan Negeri.

Menanggapi tuntutan warga, Sekda Kabupaten Tegal Widodo Joko Mulyono mengatakan Pemkab akan melakukan sesuai prosedur. Saat ini, sedikitnya ada 35 usaha pengolahan dan pemanfaatan limbah  B3 di Desa Karangdawa.

‘’Setelah dibentuk, Satgas Penanggulangan Limbah B3 akan melakukan survei dan peninajuan ke lokasi, melihat permasalahan. Setelah itu menginventarisasi stakeholder dan mengundang perusahaan,’’ katanya.

Joko mengatakan, BPPT akan mengecek sampel dari unsur lingkungan hidup, kesehatan dan dampak kesejahteraan masyarakat. ‘’Dari faktor-faktor itu kita akan menentukan yang terbaik bagaimana. Bagaimana agar dampak teratasi dan tidak merugikan semua pihak,’’ katanya.

Pada audiensi itu, Bupati meneken surat tanggapan aspirasi warga Desa Jatilaba, Karangdawa dan sekitarnya. Hasil pembahasan akan ditindaklanjuti Satgas Penanggulangan Limbah B3 dan dilaporkan pada Kementerian dan Gubernur Jateng.

Ketua Umum ARB, Juni Prayitno menyatakan tidak puas dengan surat tanggapan tersebut. ‘’Tidak ada pernyataan akan melakukan penutupan. Hanya menindaklanjuti dan dibentuk Satgas. Untuk itu, aksi damai akan dilaksanakan lagi. Kami akan datang lagi dengan jumlah massa lebih banyak,’’ kata Juni.


(Cessnasari/CN39/SM Network)