• KANAL BERITA

Pemkot Ancam Cabut SHP Kios dan Los

TIDAK DIGUNAKAN: Sejumlah kios darurat Pasar Legi di Jalan Lumban Tobing tidak digunakan berjualan oleh pedagang, Jumat (17/1). (suaramerdeka.com/Yoma Times Suryadi)
TIDAK DIGUNAKAN: Sejumlah kios darurat Pasar Legi di Jalan Lumban Tobing tidak digunakan berjualan oleh pedagang, Jumat (17/1). (suaramerdeka.com/Yoma Times Suryadi)

SOLO, suaramerdeka.com – Pemkot Surakarta melarang pedagang memanfaatkan jatah kios dan los darurat Pasar Legi untuk gudang. Pemanfaatan lokasi usaha itu harus sesuai peruntukkannya, jika melanggar, surat hak penempatan (SHP) berjualan di kios akan dicabut.

"Ketentuannya dipakai untuk aktivitas jual beli. Jadi tidak bisa dipakai untuk gudang," tegas Kabid Pengelolaan Pendapatan Dinas Perdagangan, Endang Kurnia Maharani, Jumat (17/1). Penggunaan los dan kios darurat itu di luar ketentuan pedagang akan kehilangan haknya berjualan di tempat tersebut.

Penegasan Pemkot itu menyusul keengganan pedagang menempati ratusan kios itu. Sejumlah kios darurat hanya digunakan sebagai gudang oleh pedagang. Mereka memilih berjualan di lokasi lain di sekitar pasar tersebut.

Sebanyak 113 pedagang juga ditegur Pemkot lantaran tak kunjung berjualan di pasar darurat. Dalam pertemuan di Balai Kota, Selasa (14/1), mereka ditenggat selama dua hari untuk segera memanfaatkan kios-kios darurat itu sebagaimana mestinya.

Pemkot memberi dua opsi kepada pedagang, apakah mereka akan menyerahkan pemanfaatan kios atau menyerahkan hak penempatan itu kepada Pemkot. ‘’Jika memilih untuk memanfaatkan, pedagang diminta membuat surat pernyataan. Bila batas waktunya terlewati dan belum juga ditempati, maka kami berhak mengalihkannya kepada pedagang lain," papar Endang.

Saat ini Pemkot tengah mengevaluasi realisasi teguran tersebut. "Kami masih mengkoordinasikan data dengan pengelola pasar dan bidang lain, apakah mereka sudah berjualan di pasar darurat atau belum. Tapi sebagian pedagang memang belum mau menempati di sana," kata Endang.

Kepala Dinas Perdagangan Heru Sunardi menambahkan, Pemkot tidak lagi menoleransi pedagang yang enggan berjualan di pasar darurat. "Lebih baik surat hak penempatan (SHP) kami cabut, biar bisa dipakai pedagang lainnya," tegas dia.

Meski demikian, pencabutan SHP pedagang itu tidak terkait dengan hak mereka untuk berjualan di pasar permanen. "Di bangunan Pasar Legi yang baru, pedagang tetap mendapat SHP sesuai hak mereka semula," kata Heru.


(Agustinus Ariawan/CN39/SM Network)