• KANAL BERITA

Jabatan Eselon Di Setda Cilacap Tidak Akan Disederhanakan

foto: istimewa
foto: istimewa

CILACAP, suaramerdeka.com - Sekda Cilacap, Farid Ma'ruf mengatakan, menurunnya tingkat investasi di Indonesia membuat Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan penyederhanaan birokrasi. Hal itu disampaikan pada saat pelantikan Presiden Joko Widodo.

Investasi di Indonesia menurun karena ada indikasi para investor lebih memilih berinvestasi di Vietnam dan Thailand karena birokrasi pada proses perizinan di Indonesia sangat panjang.
Kebijakan penyederhanaan birokrasi dimaksud dilaksanakan dengan memangkas proses birokrasi yang panjang dan berbelit-belit, terutama dalam perizinan dan investasi.

"Ada beberapa hal yang harus diantisipasi dan disikapi bersama dalam penyederhanaan birokrasi," kata Sekda Cilacap, Farid Ma’ruf pada saat menjadi pembina upacara bendera di halaman Pendapa Wijayakusuma, Jum’at (17/1).

Upacara bendera diikuti seluruh karyawan dan karyawati dan dihadiri para pejabat di lingkungan Setda Cilacap. Selanjutnya Farid Ma'ruf mengatakan, beberapa hal yang harus diantisipasi dan disikapi dalam penyederhanaan birokrasi yaitu di level Kementerian dilakukan pemangkasan jabatan eselon hingga hanya menyisakan eselon I dan II.

Hal itu akan diikuti oleh Pemerintah Provinsi, utamanya pada OPD yang mengurusi perizinan, investasi dan pelayanan publik. Di level provinsi yang akan dipangkas adalah jabatan eselon IV secara selektif, utamanya yang mengurusi perizinan, investasi dan pelayanan publik.

Lalu di level Pemerintah Kabupaten/Kota, yang akan disederhanakan adalah  OPD, baik dinas atau badan, yang mengurusi perizinan dan investasi. Penyederhanaan ini pada bulan Juni 2020 harus sudah dilaksanakan.

"Memang adanya perbedaan penafsiran mengenai pelayanan publik sehingga urusan pelayanan publik tidak masuk ke dalam objek penyederhanaan birokrasi. Sehingga di lingkungan Sekretariat Daerah tidak akan dilaksanakan penyederhanaan birokrasi," katanya.

Jadi di Setda, Setwan, Kecamatan dan Kelurahan yang selama ini melakukan pelayanan publik tidak akan dilakukan penyederhanaan birokrasi. Namun demikian, lanjut Farid Ma'ruf, kebijakan ini masih dikaji oleh Bagian Organisasi Setda dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD).

Jika ada tugas perizinan di jabatan eselon IV maka akan dilihat bagaimana kecenderungan tugas tersebut, apakah lebih besar tugas perizinanannya atau tugas yang lain. "Jika tugas yang berkaitan dengan perizinan cenderung lebih besar maka ini berpotensi untuk disederhanakan,” kata Farid Ma'ruf.


(Agus Sukaryanto/CN34/SM Network)