• KANAL BERITA

Capaian Sekolah Jateng Masih Jeblok

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh Zen Adv. (suaramerdeka.com / dok)
Anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh Zen Adv. (suaramerdeka.com / dok)

SEMARANG, suaamerdeka.com – Capaian SMA/SMK di Jateng, merujuk pada delapan standar Standar Nasional Pendidikan (SNP) jeblok. Semua SNP belum ada yang mencapai nilai 7 atau ambang batas minimal. Hal ini menjadi amanat UU Sisdiknas.

Data dari Ditjen Pendidikan Menengah Kemendikbud menyebutkan, capaian SNP SMA/SMK di Jateng tahun 2016-2018 belum ada yang mencapai standar minimal. Misalnya, untuk standar kompetensi lulusan SMA tahun 2016-2017-2018 adalah 5,59 - 5,7 - 6,44, Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan 5,1 - 4,32 - 4,6, Standar Pengelolaan Pendidikan 4,79 - 5,47 - 5,9, Standar Pembiayaan 4,08 - 5,44 - 5,95. Paling parah adalah Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3,71 - 4,51 - 3,8.

Demikian halnya dengan capaian SNP SMK. Paling parah adalah Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yakni 3,79 - 3,26 - 3,07 dan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3,27 - 3,86 - 3,31.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh Zen Adv menyoroti capaian standar sarpras, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar proses pendidikan dan  standar pembiayaan. Pemprov diminta fokus menyelesaikan persoalan tersebut. “Delapan standar pelayanan dasar pendidikan di Jateng masih jauh dari harapan terutama pada empat hal tadi. Kedepan pemprov harus lebih fokus pada persoalan itu,” kata Zen, Kamis (16/1).

Menurut Zen, harus dilakukan pemenuhan dan perbaikan ribuan sarpras pendidikan yang rusak menjadi terstandar. Seperti ruang kelas, ruang guru, laboratorium, tempat olah raga, tempat ibadah  baik untuk sekolah negeri maupun swasta, termasuk madrasah.

Pekerjaan rumah selanjutnya adalah menyelesaikan kualifikasi akademik guru dan kompetensi TU secepatnya. Menyelesaikan persoalan GTT / PTT terkait status dan kesejahteraannya serta sertifikasi dan inpassing bagi guru-guru swasta. Termasuk pemerataan guru, agar tidak menumpuk di kota-kota saja.

Selanjutnya, menjamin proses kegiatan belajar mengajar (KBM) yang  berkualitas, dengan kurikulum yang terstruktur tanpa memberatkan guru dan siswa baik secara administratif maupun implementasinya. ‘’Soal standar pembiayaan, kami berharap konsistensi APBD 20 persen untuk anggaran pendidikan, termasuk di kabupaten/kota. Penggunaan anggaran tersebut betul-betul mampu menjawab kebutuhan prioritas pendidikan,’’ ujar Politikus PKB ini.

Perihal kucuran anggaran APBD untuk menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin, Zen sangat mendukung. Dengan catatan, sekolah negeri tidak boleh memungut biaya dari orang tua dalam bentuk maupun dalih apapun. Lantaran biaya investasi maupun biaya operasional sudah di tanggung oleh negara. ‘’Ini yang butuh pengawasan dari semua pihak, terutama orang tua dan dinas terkait agar tidak ada iuran-iuran lain yang dibebankan kepada orang tua siswa,’’ tandasnya.


(Hanung Soekendro/CN26/SM Network)