• KANAL BERITA

PMK Nomor 158 Tahun 2018 Perlu Direvisi

Foto: istimewa
Foto: istimewa

JAKARTA, suaramedeka.com - Belajar dari pengalaman Amerika Serikat, akan lebih baik untuk pemerintah Indonesia untuk tidak melarang konsumsi alkohol legal. Adanya pelarangan terhadap konsumsi alkohol legal akan membuat konsumen, terutama mereka yang berasal dari kalangan ekonomi yang kurang mampu, beralih ke alkohol ilegal yang memiliki risiko yang tidak terukur pada kesehatan serta memunculkan distribusi terselubung melalui pasar gelap.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan menuturkan, Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 158 Tahun 2018 perlu direvisi untuk menurunkan tarif cukai alkohol seluruh kategori.

Selain itu, pemerintah sebaiknya juga membuka akses terhadap alkohol lokal yang harganya terjangkau akan memberikan mereka opsi yang lebih murah dan aman yang dapat dimonitor sekaligus mendukung pariwisata dan industri lokal. Berikutnya, lanjut Pingkan, peraturan untuk membatasi usia minimal untuk konsumsi alkohol perlu diperkuat untuk mencegah konsumsi alkohol oleh anak-anak di bawah umur.

Dengan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013, Permendag Nomor 06 Tahun 2015 dan peraturan-peraturan daerah yang melarang penjualan alkohol legal, maka toko-toko berizin, seperti minimarket dan toserba, dapat menyediakan akses yang ke alkohol legal. Konsumen harus membuktikan bahwa mereka secara legal diizinkan untuk membeli alkohol dan pelanggaran akan berakibat pada peninjauan kembali atas izin usaha.

“Yang paling penting di sini adalah penegakan aturan dan penegakan sanksi atas pelanggaran. Pemerintah juga perlu meningkatkan upaya edukasi terhadap para konsumen minuman beralkohol. Hal ini penting supaya mereka bisa menjadi konsumen yang bertanggung jawab terhadap keselamatan dirinya sendiri,” tandasnya.


(Andika Primasiwi/CN26/SM Network)