• KANAL BERITA

Hak Sipil Anak Perlu Dijamin

UCAPAN SELAMAT: Bupati Semarang, Mundjirin memberikan ucapan selamat kepada pasangan pengantin termuda yang mengikuti Nikah Massal dalam rangka Peringatan HUT ke-36 Kota Ungaran sebagai Ibukota Kabupaten Semarang di Pendapa Rumah Dinas Bupati, Minggu (15/12) siang. (suaramerdeka.com/Dok)
UCAPAN SELAMAT: Bupati Semarang, Mundjirin memberikan ucapan selamat kepada pasangan pengantin termuda yang mengikuti Nikah Massal dalam rangka Peringatan HUT ke-36 Kota Ungaran sebagai Ibukota Kabupaten Semarang di Pendapa Rumah Dinas Bupati, Minggu (15/12) siang. (suaramerdeka.com/Dok)

UNGARAN, suaramerdeka.com - Hak sipil anak perlu dijamin. Hal itu menjadi sangat penting menurut Bupati Semarang karena berkaitan dengan masa depan anak. Selain itu, dengan melaksanakan nikah secara resmi pasangan pengantin juga dipastikan akan terdata kependudukannya di Dispendukcapil setempat.

“Ini baru kali pertama dilakukan di Kabupaten Semarang, sebagai wujud keberpihakan Pemkab Semarang kepada warga yang kesulitan dana maupun administrasi agar pernikahannya tercatat resmi secara formal,” katanya, di sela menghadiri Nikah Massal di Pendapa Rumah Dinas Bupati Semarang, Minggu (15/12) siang.

Didampingi Wakil Bupati Semarang, Ngesti Nugraha ia menjabarkan, setidaknya ada 50 pasangan pengantin yang mengikuti kegiatan ini. Acara nikah missal digelar dalam rangkaian acara Peringatan HUT ke-36 Kota Ungaran sebagai Ibukota Kabupaten Semarang. Acara ditandai dengan prosesi ijab kabul dua pasangan pengantin di Pendapa Rumah Dinas Bupati Semarang.

Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Semarang, M Risun menambahkan, acara nikah massal ini memang mensasar pasangan kurang mampu dan penyandang disabilitas. Dari lima puluh pasang pengantin yang ikut, terdapat satu pasang pengantin penyandang disabilitas dari Kecamatan Bergas.

“Disamping latar belakang warga kurang mampu, kami juga membantu pasangan yang kesulitan administrasi kependudukan agar dapat menikah secara sah sesuai hukum negara,” katanya.

Kemudian, Risun menjabarkan, ada tiga pasangan pengantin yang sempat terganjal aturan administrasi kependudukan. Salah satunya adalah seorang warga dari luar Pulau Jawa yang sudah hidup bersama dengan warga Kabupaten Semarang dan memiliki anak. Pihaknya bekerja sama dengan Dispendukcapil untuk menyelesaikan kendala itu. Kemudian, ada empat pasangan hidup bersama (kumpul kebo) yang dapat dibantu menikah resmi lewat kegiatan ini.

“Jika pasangan telah menikah secara resmi dan mendapat buku nikah dari KUA, maka hak-hak sipil anak mereka nanti dapat terjamin. Ini yang sangat penting,” tegas dia.

Sementara itu, Kasubag Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bagian Kesra, Widi Winarti menuturkan, pihaknya sebagai penyelenggara telah menjalin kerja sama intensif dengan Kantor Urusan Agama (KUA) di 19 kecamatan, Dispendukcapil, dan Dinas Sosial. Tujuannya agar dapat menjaring pasangan kurang mampu, difabel maupun yang baru nikah siri atau kumpul kebo.

“Sambutan masyarakat ternyata sangat baik. Awalnya malu-malu, namun ketika tahu manfaatnya mereka menyatakan siap ikut serta. Bahkan kami sempat menolak permohonan karena melebihi kuota,” tutur Widi Winarti.

Dalam kesempatan kemarin, Pemkab Semarang melalui Bagian Kesra juga memberikan bantuan kepada masing-masing pasangan. Diantaranya, bantuan seperangkat alat salat, mas kawin, biaya transportasi pendamping, biaya nikah dan rias serta pakaian pengantin. Adapun pasangan pengantin tertua adalah Muhsum (74) dan Sriyati warga Desa Tegaron Kecamatan Banyubiru serta pasangan pengantin Adi Saputro (19) dan Erika Natasha dari Kecamatan Bringin.


(Ranin Agung/CN39/SM Network)