• KANAL BERITA

Komite Kepresidenan Dibentuk untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM

Ketua Ketua Badan Pengurus Setara Institue, Hendardi (dua dari kanan) dan Pakar Hukum Pidana UGM Prof Dr Eddy Omar Sharif Hiariej SH M.Hum (dua dari kiri) serta beberapa pembicara lainnya foto bersama usai acara Disintas alias Diskusi Sintesis bersama TAS bertemakan Catatan Akhir Tahun Hukum 2019 di Sintesis Coffee and Space Jalan Kaliurang KM 5,6, Sleman. (suaramerdeka.com/Gading Persada)
Ketua Ketua Badan Pengurus Setara Institue, Hendardi (dua dari kanan) dan Pakar Hukum Pidana UGM Prof Dr Eddy Omar Sharif Hiariej SH M.Hum (dua dari kiri) serta beberapa pembicara lainnya foto bersama usai acara Disintas alias Diskusi Sintesis bersama TAS bertemakan Catatan Akhir Tahun Hukum 2019 di Sintesis Coffee and Space Jalan Kaliurang KM 5,6, Sleman. (suaramerdeka.com/Gading Persada)

SLEMAN, suaramerdeka.com - Masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masih menjadi hal yang ditagih masyarakat di setiap rezim yang berkuasa. Termasuk di pemerintahan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin sekarang. Komite Kepresidenan pun diusulkan dibentuk sebagai formula penyelesaian pelanggaran HAM tersebut.

"Terpenting kan menyangkut penyelesaian hukum dari pelanggaran HAM berat. Siapa pun presidennya pasti dituntut penyelesaiannya. Makanya saya usulkan tadi pembentukan Komite Kepresidenan," papar Ketua Badan Pengurus Setara Institue, Hendardi, saat menjadi salah satu pembicara pada Disintas alias Diskusi Sintesis bersama TAS di Sintesis Coffee and Space Jalan Kaliurang KM 5,6, Sleman, kemarin.

Dalam pembentukan Komite Kepresidenan, Hendardi, mengusulkan para anggotanya diambilkan dari unsur masyarakat mulai dari akademisi, LSM dan tokoh masyarakat. Dia menilai pembentukan komite ini sangat efektif daripada menunggu hasil penyelidikan kepolisian maupun kejaksaan yang terus menerus bolak balik diantara keduanya.

"Komnas HAM kan sudah beri list mana pelanggaran hukum berat dan yang ringan. Daripada bolak balik ke kejaksaan, inventarisasi saja itu dipilah-pilah. Karena komite ini punya wewenang mana memilah-milah mana yang bisa diselesaikan yudisial dan mana yg tidak. Nanti dishare ke publik, urusan penyelesaiannya gimana ya itu urusan belakangan. Terpenting dishare dulu ke publik," tuturnya.

Pada diskusi yang bertemakan Catatan Hukum Akhir 2019 itu, Hendardi juga menyoroti beberapa hal lainnya mulai dari polekmik UU Komisi Pemberantasan Korupsi dan RUU KUHP. Untuk UU KPK, pria yang juga anggota tim penasehat Kapolri menilai adanya penolakan masih dalam tahap yang wajar sebagai bagian dari proses politik. Sehingga kalau masyarakat berkeberatan sudah ada jalannya yakni melakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ada pun untuk RUU KUHP dinilai sebagai permasalahan lama dan setiap periode pemerintahan sepertinya berulang seperti ini terus. Tapi kan sekarang sudah kesepakatan bahwa tidak perlu direview ulang seluruhnya. Hanya hal-hal yang penting saja dan berharap ada percepatan di periode kedua Jokowi. Meski pada periode pertam ada kemajuan," tutur anggota tim penasehat Kapolri itu.

Hendardi pun menilai bahwa pada 2020 nanti kerja pemerintahan Jokowi lebih berat karena terpengaruh dengan krisis ekonomi global. Sebab kondisi ekonomi selalu berpengaruh pada dunia politik dan hukum.

"Kondisi ekonomi kita akan lebih repot karena kondisi ekonomi dunia. Karena masih banyak yg dianggap publik sebagai pekerjaan rumah," imbuhnya.

Ada pun pembicara lainnya Prof Dr Eddy Omar Sharif Hiariej SH MHum yang juga Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini menyoroti lemahnya kinerja anggota DPRI dalam hal menyelesaikan RUU menjadi UU yang masuk dalam prolegnas. Efeknya muncul ketidaksinkronan antara satu aturan dengan aturan lainnya.

"Seperti UU Aborsi itu kan tidak boleh bertabrakan dengan UU Kesehatan sebagai bahan rujukannya. Termasuk dengan perlu adanya reformasi hal pemidanaan di Indonesia karena jika tak dilakukan maka anggaran pemerintah akan cepat habis salah satunya anggaran Rp 3 triliun untuk makan napi seluruh Indonesia setiap tahunnya," pungkasnya.


(Gading Persada /CN40/SM Network)