• KANAL BERITA

Bupati Kudus Nonaktif Tamzil Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 3,3 M

Bupati Kudus nonaktif M Tamzil keluar ruangan seusai mengikuti sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (11/12). (suaramerdeka.com/Eko Fataip)
Bupati Kudus nonaktif M Tamzil keluar ruangan seusai mengikuti sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (11/12). (suaramerdeka.com/Eko Fataip)

SEMARANG, suaramerdeka.cok - Bupati Kudus nonaktif, M Tamzil, didakwa menerima suap dan gratifikasi yang seluruhnya berjumlah Rp 3,325 miliar. Dia diduga menerima suap sebesar Rp 750 juta dari pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus, Akhmad Shofian.

Suap berkaitan dengan pengangkatan jabatan Shofian, yang semula Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi Sekretaris BPPKAD.

Kementrian Dalam Negeri sempat membatalkan pengangkatan tersebut, namun Tamzil tetap menunjuk Shofian menjadi pelaksana tugas.

"Terdawa juga menerima gratifikasi sejumlah Rp 2,575 miliar yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai bupati," kata jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Haerudin, membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (11/12).

Jaksa menyatakan, gratifikasi yang diterima Tamzil di antaranya berasal dari Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kudus, Heru Subiyantoko, seluruhnya berjumlah Rp 900 juta. Uang tersebut diperoleh Heru dari beberapa rekanan/kontraktor yang kerap mengerjakan proyek-proyek di Kabupaten Kudus.

Tamzil juga diduga menerima gratifikasi berupa uang dari kepala dinas lainnya melalui ajudan Tamzil, Uka Wisnu Sejati, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus,  Samani Intakoris.

Menanggapi dakwaan tersebut, terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi). Melalui kuasa hukumnya dia juga mengajukan pemindahan tempat penahanan kepada majelis hakim.

Pihaknya meminta agar Tamzil dipindah dari Rumah Tahanan Polda Jateng ke Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang, dengan alasan kondisi kesehatan terdakwa.

"Menurut pemeriksaan dokter, kondisi kesehatan saya menurun. Selama berada di tahanan, saya juga kurang terpapar sinar matahari langsung," kata Tamzil.

Permohonan tersebut ditanggapi berbeda dari jaksa penuntut umum KPK. Jaksa merasa keberatan, mengingat ada sejumlah saksi di Lapas Kedungpane Semarang yang berkaitan dengan perkara ini.

"Kami keberatan Yang Mulia, kecuali saksi-saksi yang berkaitan dengan terdakwa dalam perkara ini sudah diperiksa di persidangan," ujar jaksa.

Pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Sulistiyono itu, Tamzil dijerat dengan Pasal 11 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 jo Pasal 55 ayat 1 KUHP dan Pasal 12 huruf b UU yang sama.

Sementara itu, Akhmad Shofian divonis dua tahun dua bulan penjara dan denda Rp 50 juta. Ketentuan denda jika tidak dibayarkan akan diganti hukuman dua bulan kurungan.

Dia dinilai bersalah dan terbukti memberikan uang suap dengan total Rp 750 juta kepada Tamzil. Suap berkaitan dengan promosi jabatan dia dan istrinya, Rini Kartika Hadi Ahmawati.


(Eko Fataip/CN40/SM Network)