• KANAL BERITA

Diskusi Publik Jateng Pos dan Kementrian PPPA

foto: suaramerdeka/dok
foto: suaramerdeka/dok

SEMARANG, suaramerdeka.com - Masih maraknya perkawinan usia anak di Tanah Air menjadi keprihatinan tersendiri. Apalagi jika melihat Indonesia saat ini menempati ranking 7 dunia dan ranking 2 di Asia terkait angka perkawinan usia anak. Karena itu, perlu berbagai upaya untuk menekan angka tersebut.

Pakar Gender dan Kebijakan Publik sekaligus Guru Besar Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Prof Dr Ismi Dwi Astuti mengatakan, perlu adanya inovasi untuk mencegah perkawinan usia anak di Tanah Air. Pasalnya, di beberapa daerah, perkawinan usia anak menjadi hal lazim dilakukan karena adat budaya yang memang memperbolehkan. Sehingga, diperlukan cara yang lebih efektif.

“Setidaknya ada lima inovasi yang bisa kita lakukan untuk mencegah perkawinan usia anak. Dan semuanya berfokus pada perempuan serta peran aktif keluarga dan juga pemerintah,” urainya saat menjadi pembicara dalam Dialog Publik Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Mg Setos Hotel Semarang, Kamis (5/12).

Adapun lima inovasi tersebut,  pertama adalah memberdayakan anak perempuan dengan informasi, ketrampilan dan jaringan pendukung. Kedua, mendidik dan memobilisasi orang tua dan masyarakat, kemudian meningkatkan aksesibilitas dan kualitas sekolah formal untuk anak perempuan. Keempat, menawarkan dukungan ekonomi dan insentif untuk anak perempuan dan keluarganya dan yang terakhir mengembangkan kerangka kerja hukum dan kebijakan.

“Semua itu dibutuhkan, karena masih adanya perkawinan usia anak salah satu faktor penyebabnya adalah faktor orang tua, kemudian daerah tinggal kritik sosial, kemiskinan, ketidaksetaraan gender serta pendidikan yang rendah,” ujarnya.

Hal senada juga diutarakan Asisten Deputi Partisipasi Media Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Fatahillah. Ia mengatakan berdasarkan data BPS tahun 2018 proporsi perenpuan menikah di rentang usia 20-25 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun sebesar 11,24 persen.

“Kalau dibandingkan dengan tahun 2017 angkanya memang turun, tapi turunnya hanya sedikit. Yakni 0,3 persen. Inilah yang membuat kami di kementrian sangat konsern terhadap pencegahan perkawinan usia anak ini,” ungkapnya.

Meski diakuinya tidak mudah untuk menghapus pernikahan anak. Pasalnya banyak faktor yang justru menyuburkannya. Dimana yang paling berat adalah faktor adat budaya masyarakat Indonesia yang justru mendukung perkawinan anak. "Padahal dampak perkawinan dini sangat besar dan fatal. Mulai dari faktor kesehatan, tumbuh kembang anak, kualitas keluarga, bonus demografi yang berkurang dan kemiskinan perempuan secara terstruktur," urainya.

Sementara itu, Wakil Walikota (Wawali) Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu saat membuka acara menyambut baik diskusi publik yang mengangkat isu tentang perkawinan usia anak. Pasalnya, hal tersebut memang harus secepatnya dicegah, mengingat Mengingat masa puber anak-anak saat ini semakin cepat. Belum lagi stimulan dari luar seperti perkembangan teknologi informasi yang memudahkan anak mengakses informasi termasuk konten negatif.

“Karena itu, kami berterimakasih kepada Jateng Pos dan juga Kementrian PPPA yang mengadakan kegiatan ini. Karena pencegahan perkawinan usia anak memang urgent dan penting. Sehingga kesadaran masyarakat perlu ditumbuhkan untuk bisa berperan serta dalam pencegahan perkawinan usia anak,” ujarnya.


(Red/CN34/SM Network)