• KANAL BERITA

DPRD Kendal Usulkan Lima Raperda

Ketua DPRD, Muhammad Makmu, memimpin rapat paripurna tentang lima raperda inisiatif usulan dari dewan. (suaramerdeka.com/Rosyid Ridho)
Ketua DPRD, Muhammad Makmu, memimpin rapat paripurna tentang lima raperda inisiatif usulan dari dewan. (suaramerdeka.com/Rosyid Ridho)

KENDAL, suaramerdeka.com - DPRD Kendal mengusulkan lima rancangan peraturan daerah (raperda) hasil inisiatif dewan. Lima raperda itu adalah Raperda Pengelolaan Pasar Daerah, Raperda Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, Raperda Lembaga Kemasyarakat Desa, Raperda Bantuan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, dan Raperda Pengarusutamaan Gender. Lima raperda tersebut disampaikan kepada eksekutif pada rapat paripurna yang digelar di Ruang Paripurna Gedung DPRD Kendal, Rabu (4/12).

Anggota Komisi A, Rubiyanto mengatakan, jumlah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Kendal, tidak sebanding dengan jumlah warga miskin yang mencapai sekitar 100 ribu. Dengan begitu, Kendal sangat kekurangan LBH. Menurutnya, hingga kemarin baru terdapat satu LBH yang sudah terakreditasi C dari Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) RI, yaitu LBH Putra Nusantara. ''LBH tersebut siap membela warga miskin secara gratis,'' kata dia.

Menurutnya, satu LBH maksimal menangani 10 kasus. Padahal kasus masuk yang dialami warga miskin jumlahnya mencapai 50-60 kasus. Kondisi itu mengakibatkan tidak sedikit warga miskin yang belum terlayani bantuan hukum. ''Warga miskin yang sedang tertimpa masalah kasus hukum harus dibantu secara gratis,'' tambahnya.
 
Sekretaris Komis B, Sri Supriyati mengatakan, jumlah minimarket di Kabupaten Kendal lebih dari 200 unit dan semuanya bukan milik warga setempat. Perputaran uang tersebut langsung kepada investor, sedangkan masyarakat tidak merasakannya. Dijelaskan, salah satu poin yang dicantumkan dalam Raperda Pengelolaan Pasar Daerah yakni jam operasional minimarket hanya beroperasi 12 jam sehari. ''Kami mendorong adanya gerakan untuk membeli di toko milik tetangga. Hal itu supaya perputaran uang dirasakan masyarakat, sehingga kesejahteraan semakin meningkat,'' tuturnya.

Ketua Komisi C, Bintang Yudha Daneswara mengatakan, komisinya mengusulkan Raperda Pengelolaan Penerangan Jalan Umum. Hal itu karena lampu penerangan jalan umum belum seluruhnya bisa menyentuh jalan desa. Saat ini, kata dia, lampu PJU berada di seputar jalan utama. Padahal tidak sedikit jalan desa yang juga membutuhkan lampu penerangan jalan.

''Kami mengusulkan raperda tentang pengelolaan penerangan jalan umum. Harapannya jalan di desa juga terang pada waktu malam,'' jelas dia.
 
Sekretaris Komisi D, Widya Kandi Susanti, menyatakan, terjadinya perbedaan gender karena kurang pasnya pola asuh dari orangtua sejak zaman dahulu. Adanya perbedaan pembagian pekerjaan di rumah, menjadi salah penyebabnya. Orangtua kerap melarang anak laki-laki untuk mencuci piring. Demikian pula sebaliknya, anak perempuan dilarang mengerjakan pekerjaan yang bersifat kasar, seperti membersihkan saluran air di depan rumah. ''Kami mengusulkan raperda tentang Pengarusutamaan Gender agar tidak terjadi perbedaan gender antara laki-laki dengan perempuan dalam hal pekerjaan,'' terangnya.


(Rosyid Ridho/CN40/SM Network)