• KANAL BERITA

UKM Produk Daging Terkendala Sertifikat Bahan Baku

Foto Istimewa
Foto Istimewa

SLEMAN, suaramerdeka.com - Pemerintah mulai tahun ini mewajibkan produk makanan diberi label sertifikat halal. Aturan ini mengacu UU Nomer 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Sertifikat halal itu nantinya dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sebuah badan baru yang berada dibawah koordinasi Kementerian Agama (Kemenag).  Sebelum muncul peraturan itu, sebagian pelaku industri kecil menengah (IKM) sudah memiliki kesadaran untuk mengurus sertifikat halal bagi produknya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sleman juga memberikan fasilitasi kendati kuotanya terbatas. 

Tahun ini, hanya 30 IKM sektor kuliner yang mendapat bantuan masing-masing senilai Rp 3,5 juta. Namun pelaksanaannya bukan tanpa hambatan. Kepala Bidang Perindustrian Disperindag Sleman Dwi Wulandari mengungkapkan, fasilitasi ini menerapkan sistem subsidi silang karena biaya mengurus sertifikasi produk daging umumnya lebih mahal.

"Tiap IKM dialokasikan Rp 3,5 juta. Kami berlakukan sistem subsidi silang karena (biaya sertifikasi) produk daging biasanya lebih mahal," kata Wulan, Selasa (3/11).
Para pelaku usaha produk daging juga acap terkendala sertifikat halal bahan baku. Sementara, jumlah rumah pemotongan hewan (RPH) yang berlabel halal hanya sedikit. Alhasil, mereka terpaksa mencari tempat pemotongan lain. 

"Tapi itu juga tidak mudah karena sudah bertahun-tahun langganan di tempat itu," ungkapnya.

Terkait hal ini, Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan (DP3) Sleman Harjanto menjelaskan, hanya ada dua RPH milik pemerintah yang ada di daerah Mancasan, dan Pasar Kolombo Kentungan. Jagal ternak yang ada di RPH itu semuanya sudah mengantongi sertifikat juleha (juru sembelih halal). Hanya saja, kedua RPH belum memiliki Nomer Kontrol Veteriner (NKV).

"Masih tahap pemrosesan ke NKV. Kami ajukan untuk RPH Kentungan karena sudah memenuhi syarat," bebernya.

Sementara RPH Mancasan, masih disempurnakan bangunannya terutama berkaitan penilaian indikator Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). Kepala DP3 Sleman Heru Saptono menegaskan, meski belum punya NKV, produk raw material yang keluar dari RPH di Sleman dipastikan halal dan thoyib (baik).

Sebelum ternak disembelih, petugas medis RPH terlebih dulu melakukan pemeriksaan kesehatan hewan. Jika keadaannya sakit, maka waktu penyembelihan akan ditunda. Setelah hewan dipotong juga ada pemeriksaan lagi untuk mengecek organ dalam ternak bermasalah atau tidak. Tiap harinya, RPH menyembelih rata-rata 5 ekor sapi dan 20 kambing.


(Amelia Hapsari/CN19/SM Network)