• KANAL BERITA

Deportasi Yuli Arista Mengancam Kebebasan Berekspresi Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong

Foto: Istimewa
Foto: Istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Migrant CARE mengecam pemerintah Hong Kong yang mendeportasi pekerja migran Indonesia, Yuli Arista, karena aktivitasnya terkait dengan penyebaran informasi-informasi mengenai situasi di Hong Kong. 

"Deportasi Terhadap Yuli Arista tidak adil dan mengancam kebebasan berekspresi pekerja migran Indonesia di Hong Kong," kata Wahyu Susilo Direktur Eksekutif Migrant CARE, kepada suaramerdeka.com, di Jakarta, Senin petang (2/12).

Senin ini, dengan pesawat Cathay Pacific CX 779, Yuli Arista dideportasi otoritas Hong Kong menuju Surabaya. Yuli Arista dideportasi setelah menjalani serangkaian pemeriksaan dokumen keimigrasian dan menghadapi pengadilan yang memutuskan bahwa dia telah melakukan pelanggaran keimigrasian dengan status overstay dan tidak bisa menunjukkan bahwa dirinya memilik penjamin. 

"Dalam pengadilan, majikan Yuli Arista sebenarnya telah memberikan jaminan agar Yuli Arista bisa diperpanjang dokumennya namun jaminan ini ditolak," ungkap Wahyu.

Ia menilai motif pemeriksaan dokumen status keimigrasian Yuli Arista, diduga kuat karena aktivitas Yuli Arista yang sangat aktif melaporkan situasi demonstrasi di Hong Kong. Informasi yang diproduksi oleh Yuli Arista sangat bermanfaat bagi semua orang yang ingin mendapatkan informasi tangan pertama dari narasumber yang ada di lokasi  ketimbang hanya informasi dan peringatan standar yang disampaikan oleh perwakilan Indonesia dalam hal ini KJRI Hong Kong. 

Oleh otoritas Hong Kong, aktivitas citizen journalism Yuli Arista ini, yang juga bergiat di dunia literasi serta media independent Migran Pos, dianggap membahayakan. 

"Situasi ini memperlihatkan bahwa ada ancaman terhadap kebebasan berekspresi bagi pekerja migran Indonesia (dan negara-negara lainnya) di Hong Kong dan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia," ujar Wahyu.

Ia menambahkan kebebasan berekspresi, hak ingin tahu serta aktif dalam inisiatif agar Hong Kong tetap berlaku system politik demokrasi, adalah hak bagi pekerja migran karena situasi politik demokrasilah yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja migran di Hong Kong.


(Wahyu Atmadji/CN39/SM Network)