• KANAL BERITA

Sah, UMK Semarang Ditetapkan Rp 2.7 Juta

Berlaku per Januari 2020

RAPAT: Serikat Pekrja dari Dewan Pengupahan Kota Semarang rapat pleno bersama jajaran dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Semarang dan Perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Kantor Sekretariat Dewan Pengupahan, Jl Ki Mangunsarkoro No 21, Karangkidul, belum lama ini. (suaramerdeka.com/Moh Khabib Zamzami)
RAPAT: Serikat Pekrja dari Dewan Pengupahan Kota Semarang rapat pleno bersama jajaran dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Semarang dan Perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Kantor Sekretariat Dewan Pengupahan, Jl Ki Mangunsarkoro No 21, Karangkidul, belum lama ini. (suaramerdeka.com/Moh Khabib Zamzami)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi meneken penetapan kenaikam Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang diusulkan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi di Kantor Gubernur Jateng, Rabu (20/11) malam. Dengan demikian, sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/58 Tahun 2019, UMK Kota Semarang per Januari 2020 mendatang ditetapkan menjadi Rp 2.715.000.

Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Semarang, Ehwan Priyanto, mengatakan besaran yang ditetapkan melebihi usulan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)  berpegang pada Peraturan No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Namun, demikian dia berharap keputusan tersebut dapat diterima semua pihak baik dari pihak serikat pekerja maupun para pengusaha.

"Kami akan mengawal hasil tersebut. Komunikasi intens dengan para pengusaha akan kami lakukan," ujar Ehwan.

Keputusan tersebut sekaligus menetapkan UMK di 35 Kabupaten/Kota. UMK Kota Semarang masih menjadi yang paling tinggi disusul UMK Kabupaten Demak diurutan kedua sebesar Rp 2.432.000. Urutan ketiga ditempati Kabupaten Kendal dengan UMK sebesar Rp 2.261775.000.  

Lebih lanjut, Ehwan mengemukakan, apabila masih ada pengusaha yang masih memberikan gaji di bawah, dapat disangsi pidana. Pasalnya, hal itu merupakan salah satu pelanggaran hukum di bidang ketenagakerjaan. "Apabila kedapatan memberi gaji di bawah UMK, pengusaha bisa terkena sanksi pidana atau denda. Sesuai pelanggaran yang dibuat oleh pengusaha," sambung Ehwan.

Setelah terbitnya undang-undang nomor 23 tahun 2014, kata dia, kewenangan pemrosesan diserahkan ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng. Pihak Disnaker Kota Semarang hanya dapat menyampaikan aduan masyarakat ke Disnakertrans Jateng karena tidak memiliki wewenang.

Sementara itu, Ketua Bidang Hukum dan Ham Upgris, Joko Susanto, mengungkapkan pengusaha yang membayar upah di bawah UMK terancam pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.

Hal itu sesuai dengan UU nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri, UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No Kep-226/Men/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8 , Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum. "Sesuai peraturan perundang-undangan seperti itu," terang dia.

Izin Penangguhan Upah

Adapun, anggota Dewan Pengupahan Kota Semarang, Slamet Kaswanto mengatakan, sesuai UU Ketenagakerjaan kewajiban pengusaha adalah membayar upah minimal sesusai dengan UMK. "Bila membayar upah dibawah UMK maka sanksinya adalah pidana," ujar unsur pekerja dari organisasi FKSPN (Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional) itu.

Seharusnya, lanjut dia, Disnaker bidang pengawasan ketenagakerjaan wajib mengawasi dan melaporkan pengusaha yang demikian. Kontrol dan pengawasan terhadap pengusaha yang demikian saat ini dianggap masih lemah.

Dalam Pasal 90 Undang-Undang No 13 Tahun 2003. Ayat 1 menyebutkan pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMK. Pada ayat berikutnya disebutkan pengusaha yang tidak mampu membayar UMK dapat dilakukan penangguhan. "Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri," terang dia.

Setiap ada kenaikan UMK, lanjut dia, pengusaha yang tidak dapat membayar UMK harus mengajukan izin penangguhan upah melalui audit akuntan publik di Disnaker. Tata cara itu sesuai Kepmenakertrans Nomor KEP-231/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum.

"Bila ada mekanisme penangguhan upah tidak dipakai oleh pengusaha dan tetap membayar upah dibawah UMK pihak Disnaker wajib menegur. Bahkan ikut memproses pidana, karena pasti buruh dalam posisi yang lemah," jelasnya.

Serikat pekerja pernah melaporkan beberapa pengusaha. Namun, tidak direspon dengan baik oleh Disnaker maupun pihak lainnya. "Saya khawatir praktik melawan hukum bisa menjamur," tandasnya.


(Mohammad Khabib Zamzami/CN39/SM Network)