• KANAL BERITA

Penanganan Kekerasan, Sekolah Wajib Beri Pertolongan Pertama dan Identifikasi Kejadian

REVOLUSI MENTAL: Koordinator RDRM Kota Semarang Putri Marlenny (dua dari kiri) saat memaparkan materi seminar revolusi mental di Semarang. (suaramerdeka.com/Dok)
REVOLUSI MENTAL: Koordinator RDRM Kota Semarang Putri Marlenny (dua dari kiri) saat memaparkan materi seminar revolusi mental di Semarang. (suaramerdeka.com/Dok)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Sekolah harus memiliki standar mekanisme dalam menangani permasalahan kekerasan seperti penganiayaan, perkelahian, pelecehan, dan pemerasan di lingkungan satuan pendidikan.

Mekanisme ini diperlukan supaya sekolah memiliki acuan dalam menangani kasus kekerasan. Adapun, langkah penting pertama yang harus dilakukan guru apabila terjadi tindak kekerasan adalah menyelamatkan korban serta mengidentifikasi fakta kejadian.

Pernyataan ini diungkapkan Koordinator Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang Putri Marlenny P SPsi MPsi dalam seminar revolusi mental di Semarang, Rabu (20/11).

"Identifikasi fakta kejadian bisa dicatat dalam buku pelaporan dan hati-hati dalam penulisan. Misalnya, kasus pencurian bisa dituliskan yang diduga korban atau diduga pelaku, ini untuk menghindari sekolah supaya tidak diancam pencemaran nama baik," ungkap Putri dalam seminar yang diikuti guru Bimbingan Konseling (BK) SD, SMP, dan SMA serta orang tua murid.

Menurut dia, guru harus secepat mungkin mengomunikasikan ke orang tua peserta didik yang jadi korban atau terlibat tindak kekerasan. Mereka juga harus menindaklanjuti kasus kekerasan secara profesional, dengan melakukan koordinasi dengan pihak/ lembaga terkait dalam penyelesaiannya. Prinsipnya, sekolah fokus kepentingan terbaik peserta didik serta mempertimbangkan persamaan hak alias tak bersifat diskriminatif.

Selain Putri, narasumber lainnya adalah Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang Drs Budi Satmoko Aji, Panit PPA Polrestabes Semarang Ipda Prastiwi SH, serta Psikiater RS KRMT Wongsonegoro Semarang dr Widodo SPKj.

Dalam kesempatan itu, Prastiwi menegaskan, unit PPA Polrestabes mengedepankan mediasi kedua belah pihak dalam menangani perkara tindak kekerasan yang melibatkan anak dibawah umur.

Sebab, anak dibawah umur masih dalam perlindungan negara. Sebelum seminar, Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu yang jadi pembicara kunci mengatakan, permasalahan anak menjadi fokus perhatiannya.

Adapun, dukungan Pemkot Semarang dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, antara lain membangun aksesibilitas fasilitas ramah anak, layanan pengaduan dan penanganan, serta sekolah ramah anak.


(Royce Wijaya/CN39/SM Network)