• KANAL BERITA

Pilwalkot Semarang 2020, Admin Medsos Diminta Tak Berpihak

SOSIALISASI: Komisioner KPU Jateng Diana Aryanti dan Komisioner Penindakan dan Pembinaan KPID Jateng Sonaka Yuda Laksono, saat menjadi narasumber dalam sosialisasi "Strategi Media dalam Menangkal Hoax". Acara tersebut digelar KPU Kota Semarang di Hotel Grandhika, Rabu (20/11). (suaramerdeka.com/Muhammad Arif Prayoga)
SOSIALISASI: Komisioner KPU Jateng Diana Aryanti dan Komisioner Penindakan dan Pembinaan KPID Jateng Sonaka Yuda Laksono, saat menjadi narasumber dalam sosialisasi "Strategi Media dalam Menangkal Hoax". Acara tersebut digelar KPU Kota Semarang di Hotel Grandhika, Rabu (20/11). (suaramerdeka.com/Muhammad Arif Prayoga)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) Jawa Tengah dalam konteks pengawasan terhadap agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, mengingatkan admin media sosial (medsos) agar meninggalkan keberpihakan ke salah satu pasangan calon. Adapun Kota Semarang termasuk salah satu daerah dari 270 Kabupaten/Kota di Indonesia yang menyelenggarakan Pilkada serentak pada 23 September 2020.

Komisioner Penindakan dan Pembinaan KPID Jateng, Sonaka Yuda Laksono, mengatakan, para admin atau penggiat medsos harus mengedepankan kepentingan masyarakat luas. Khususnya dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwalkot) Semarang 2020.

''Kontestasi Pilwakot Semarang 2020 ini sebenarnya hal yang biasa. Lalui saja, tanpa perlu menyakiti salah satu pihak,'' imbau dia, usai menjadi narasumber dalam sosialisasi ''Strategi Media dalam Menangkal Hoax'', yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang di Hotel Grandhika, Rabu (20/11).

Tak hanya kepada admin medsos, Sonaka juga mengingatkan kalangan media massa untuk tidak berpihak kepada paslon. Salah satu hal yang kerap terjadi, sebut dia, saat pesta demokrasi siaran iklan kampanye keluar dari jadwal yang telah ditetapkan KPU. Dicontohkannya, berupa iklan kampanye yang ditayangkan seolah-olah hal itu bukan iklan. Ini layaknya sebuah ''topengan iklan'' dalam pemberitaan.

''Misalnya, dalam liputan kinerja petahana yang terus diliput media. Kami berharap itu tidak terjadi lagi. Iklan dan liputan harus berimbang dan adil, agar petahana dan lawannya dapat bersaing dengan baik,'' tambah dia.

Selain ketidakberimbangan, penyebaran berita hoax juga akan terus diantisipasi saat Pilkada serentak 2020. Kontestasi ini, kata dia, harusnya dibuat dalam rangka menyegarkan alam demokrasi yang saat ini justru tercerai berai atau bertikai.

''Seluruh pihak harus bisa mengontrol diri. Untuk itu, berita apa yang hendak dibagikan hendaknya diperiksa dulu keakuratan informasinya,'' ungkap dia.

Komisioner KPU Jateng, Diana Aryanti mengatakan, Pilkada serentak di Jateng akan digelar di 21 Kabupaten/Kota. Ada beberapa pihak yang akan digandeng KPU Jateng. Antara lain Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), berjejaring dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jateng, dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng. Guna menangkal berita bohong dan negatif pada Pilkada 2020 nanti.

''Kami tidak punya kemampuan mengecek fakta atau Fact Checker yang sebenarnya. Oleh karena itu, kami berelasi dengan mereka yang punya kapasitas dan kapabilitas menangkal hoaks. Sementara Ditreskrimsus Polda Jateng yang berwenang menangani penegakan hukum,'' terang dia.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom menyatakan, masa kampanye Pilkada 2020 akan berlangsung selama 71 hari. Menurutnya, waktu itu merupakan saat yang rawan karena disinyalir berita hoax akan banyak beredar. Untuk itu, pihaknya berusaha seawal mungkin menyosialisasikan kepada media massa untuk dapat membantu menangkal hoax. Diharapkan, Pilwalkot Semarang 2020 bisa berjalan lancar.

''Kami mengajak seluruh pihak termasuk media massa, untuk dapat menangkal berita-berita hoaks. Jangan sampai berita-berita yang bersifat konvensional, justru akhirnya diterjemahkan dalam bahasa-bahasa yang provokatif," kata dia.


(Muhammad Arif Prayoga/CN39/SM Network)