• KANAL BERITA

Izin Toko Swalayan, Dapat Diperoleh melalui OSS

PP Nomor 24 Berlaku, Toko Moderen Tak Butuh IUTM

foto: istimewa
foto: istimewa

KAJEN, suaramerdeka.com - Dengan berlakunya PP Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perizinan Terintegrasi secara Elektronik atau One singgle submition (OSS), maka toko moderen tidak lagi membutuhkan izin usaha toko moderen. Toko moderen membutuhkan izin SIUP toko swalayan dimana pengurusananya melalui sistem OSS.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPNAKER)   Kabupaten Pekalongan, Edi Herijanto, Senin (18/11).

Menurutnya, dengan berlakunya  PP 24 tahun 2018 tentang  Perizinan Trintegrasi secara Elektronik atau OSS, dinasnya tidak lagi mengeluarkan Izin usaha toko moderen (IUTM). Para pengusaha hanya membutuhkan izin SIUP toko swalayan dimana proses mendapatkan izin itu melalui sistem OSS atau secara elektronik.

"Dengan sistem elektroni, kami menjamin proses mendapatkan izin di dinas kami Rp 0. Apabila semua persyaratan lengkap, waktu untuk mendapatkan izin tidak lama. Paling lama SOP kami lima hari," katanya.

Beberapa perizinan yang saat ini menjadi kewenangan dinasnya, di antarnya izin non usaha, seperti perizinan pemanfaatan alun-alun, reklame, dan Izin produk industri rumah tangga. Izin IMB, kata dia, ke depan proses pengajuan dan mendapatnya akan dilakukan secara elektronik. Saat ini sistem OSS versi 1.1 masih dalam tahap ujicoba. Dimana versi OSS 1.0 telah diluncurkan dan digunakan.

"Sekarang semua serba mudah dan transparan dengan adanya sistem elektronik ini. Kami juga minta komitmen usaha, misalnya dalam usaha itu membutuhkan izin IMB ya harus dibuat, misalkan dibutuhkan Amdal ya harus dibuat. Apabila ada pelanggaran regulasi ada institusi lain yang akan menanganinya, kami hanya melayani administratif," jelas dia.

Sehubungan dengan toko moderen, semua toko moderen yang ada di Kabupaten Pekalongan telah mengantongi izin prinsip. Berdasarkan data di dinasnya, jumlah toko moderen berjejaring yang ada di Kota Santri mencapai 50 toko. Terdiri atas 24 Alfamart dan 26 Indomart.

"Yang telah mengantongi izin IUTM sebanyak 22 toko moderen. Lima Alfamart dan 17 Indomart. Adapun sisanya mengantongi izin prinsip. Tapi dengan berlakunya PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Trintegrasi secara Elektronik atau One singgle submition ( OSS) IUTM tidak dibutuhkan lagi, diganti izin SIUP toko swalayan," kata dia.

Pada 2017, sebanyak toko moderen berjejaring yang tidak mengantongi izin yang berada di wilayah Kabupaten Pekalongan telah dilakukan penutupan. Penindakan itu dilakukan oleh Satpol PP selaku instansi yang memiliki kewenangan.

Sebagaimana berita sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan mengaku kecewa dan prihatin karena masih maraknya maraknya toko moderen di Kabupaten Pekalongan izin belum lengkap, namun sudah beroperasi.

Berdasarkan data yang ada di Fraksi PDI Perjuangan terdapat 34 toko moderen yang baru mengantongi izin prinsip, belum memiliki izin usaha toko moderen tapi sudah beroperasi.


(Agus Setiawan/CN34/SM Network)