• KANAL BERITA

Serikat Ekonomi Pesantren Siapkan 1.000 Koperasi

foto: suaramerdeka.com/Budi Nugraha
foto: suaramerdeka.com/Budi Nugraha

JAKARTA, suaramerdeka.com – Untuk mendorong perkembangan perekonomian modern pesantren, Serikat Ekonomi Pesantren (SEP) bakal mempercepat pembentukan badan hukum koperasi bagi 1.000 koperasi pesantren (Kopontren) di Jawa Barat pada 2020 mendatang.

Ketua Umum SEP, Aka Bonanza mengatakan, kebijakan itu merupakan langkah awal untuk memajukan koperasi adalah dengan memastikan koperasi-koperasi di Pesantren memiliki badan hukum. Dengan badan hukum koperasi secara sah dan tercatat, diharapkan kopontren di Jawa Barat akan lebih maju dan berkembang.

Dikatakan, untuk memuluskan rencana aksi pembentukan badan hukum koperasi ini, SEP bertemu dengan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, baru-baru ini di kantor Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut disepakati SEP bersama kementerian bersama-sama mendorong pembentukan badan hukum tersebut. Dengan adanya legal formal pada koperasi diharapkan Kopontren akan mendapatkan kemudahan pembiayaan dan pemasaran produk-produknya.

Serikat menargetkan 1.000 Kopontren berbadan hukum tercapai pada pertengahan 2020. Sementara untuk koperasi induknya ditargetkan bisa dibentuk pada awal 2020. Untuk itu pihaknya akan terus menjalin sinergi dengan Kementerian Koperasi dan UKM agar target pembentukan badan hukum ini bisa tercapai.

Dijelaskan 1.000 koperasi itu dari Jawa Barat. Sementara jumlah koperasi pesantren di Jawa Barat sekitar 9.000-13.000. ‘’Sudah 1.000 koperasi pesantren yang punya usaha dan ini kita harap segera punya badan hukum koperasi. Jangan sampai hanya punya usaha aja tapi nggak ada badan hukum yang jelas," kata Aka usai bertemu Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki.

Aka mengapresiasi respons dari Kementerian Koperasi dan UKM yang akan terus mendampingi Kopontren untuk memajukan usahanya khususnya dalam proses pembentukan badan hukum koperasi. Teten Masduki menjanjikan pemerintah melalui Kementerian akan terus berfokus pada Kopontren dan koperasi mahasiswa.

"Respons Pak Menteri (Teten Masduki) luar biasa, dia berkomitmen agar bagaiman pondok pesantren ini juga maju usahanya melalui koperasinya. Sebab konsentrasi beliau ada dua yaitu bagaimana menggerakkan koperasi mahasiswa sebagai kaum milenial supaya tidak tabu berkoperasi dan kedua adalah koperasi pesantren," kata Aka.

Aka menjelaskan dengan adanya badan hukum koperasi, Kopontren akan mendapatkan banyak manfaat. Seperti pelatihan-pelatihan dari pemerintah untuk peningkatan SDM perkoperasian hingga akses pembiayaan dan pemasaran.

Menurut Aka Bonanza, selama ini, Kopontren masih dianggap sebelah mata oleh lembaga keuangan seperti perbankan ketika mengajukan pembiayaan atau kredit, lantaran lembaga pembiayaan seperti perbankan tidak memiliki jaminan untuk pengajuan kredit. Akibatnya usaha dari Kopontren kerap jalan di tempat.


(Budi Nugraha/CN40/SM Network)