• KANAL BERITA

APBD Semarang 2020 Disahkan

Naik Rp 100 Miliar Jadi Rp 5,2 Triliun

TANDA TANGAN:  Wali Kota Hendrar Prihadi menyaksikan penandatanganan berita acara pembahasan RAPBD menjadi APBD 2020 oleh Pimpinan DPRD Kota Semarang Gedung DPRD Kota Semarang, Balai Kota, Rabu (13/11). (suaramerdeka.com / dok)
TANDA TANGAN: Wali Kota Hendrar Prihadi menyaksikan penandatanganan berita acara pembahasan RAPBD menjadi APBD 2020 oleh Pimpinan DPRD Kota Semarang Gedung DPRD Kota Semarang, Balai Kota, Rabu (13/11). (suaramerdeka.com / dok)

SEMARANG, suaramerdeka.com - DPRD Kota Semarang mengesahkan besaran APBD Kota Semarang 2020. Dalam Rapat Paripurna bersama Pemkot Semarang di Gedung DPRD Kota Semarang, Rabu (13/11) APBD disepakati sebesar Rp 5,2 triliun, naik Rp 100 miliar dibandingkan 2019.  "Dengan ini APBD Kota Semarang 2020 disepakati," kata Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman saat memimpin Rapat Paripurna.

Dalam rapat RAPBD itu disebutkan, pendapatan Kota Semarang sebanyak Rp 5.093.441.461.000 dan anggaran belanja sebanyak Rp 5.256.227.789.000 dengan defisit Rp 162.786.328.000. Pendapatan ini berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), Rp 2.516.646.593.000, pajak daerah, Rp 1.826.948.813.000, provinsi, Rp 560.360.000.000 dan pusat Rp 1.016.434.868.000. 

Kadarlusman menjelaskan, alokasi terbesar berada di sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum (PU) dan penataan ruang. APBD 2020 menganut anggaran defisit. Sedangakn defisit ditutup dari pembiayaan netto atau perkiraan Silpa 2019 (Pengeluaran Pembiayaan Daerah untuk Penyertaan Modal BUMD dan Dana Bergulir), sehingga APBD berimbang. 

"Pemkot harus melaksanakan anggaran yang telah disetujui ini dengan sebaik-baiknya, agar bisa terukur dan terserap semuanya. Jangan sampai sudah disahkan seperti ini, namun persiapan dari masing-masing OPD belum maksimal," bebernya.

Operasional dan Pelayanan Masyarakat

Ia berharap, OPD melaksanakan keputusan ini dengan baik dan sesuai target. Bila perlu, Desember tahun ini sudah melakukan tahapan pelelangan. Supaya, pada awal tahun 2020 program sudah dapat dilaksanakan. Jangan sampai menunggu pertengahan tahun seperti yang sudah-sudah. 

Anggaran ini, lanjut dia, akan digunakan di sejumlah OPD sebagai operasional dan menjalankan beberapa program untuk melayani masyarakat. "Sesuai program dari pusat, sumber daya manusia ditingkatkan. Maka, alokasi untuk pendidikan dan kesehatan lebih besar," jelas dia. 

Salah satu yang menjadi perhatian di antaranya isu kenaikan iuran BPJS. Beberapa OPD, kata dia, menganggarkan program UHC untuk biaya kesehatan. Kebutuhan UHC diperkirakan mencapai Rp 170 miliar sedangkan, anggaran yang tersedia hanya Rp 105 miliar. Kekurangan anggaran sebesar Rp 70 miliar itu, akan dimasukkan dalam perubahan anggaran. 

Sementara itu, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengapresiasi kinerja para anggota dewan. Hendi menilai, pembahasan APBD 2020 berjalan lancar dan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan Badan musyawarah (Banmus). Bahkan, Kota Semarang menjadi yang pertama mengesahkan APBD 2020 di Jawa Tengah.  "Pembahasan berjalan lancar. Apalagi ada 17 anggota DPRD yang baru. Mereka dapat beradaptasi dengan mekanisme kerja yang baru. Maka kami harus berikan apresiasi," puji Hendi


(Mohammad Khabib Zamzami/CN26/SM Network)