• KANAL BERITA

Apjati Tuntut Perbaikan Layanan BPJS Khusus TKI

Sekertaris DPD Apjati Jateng, Ika Khikmah. (suaramerdeka.com / dok)
Sekertaris DPD Apjati Jateng, Ika Khikmah. (suaramerdeka.com / dok)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Jawa Tengah menuntut adanya perbaikan dalam hal pelayanan klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) khusus Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Badan ini menjadi satu-satunya lembaga penjamin asuransi TKI sejak 1 Agustus 2017 menggantikan asuransi-asuransi yang sudah lama digunakan hingga saat ini.

Sekretaris DPD Apjati Jateng, Ika Khikmah menyebut pelayanan BPJS TKI tidak lebih baik dari asuransi yang digunakan TKI sebelumnya. Dia juga mengatakan, badan itu belum siap melayani karena birokrasi yang panjang dan klaim biaya pengobatan untuk kecelakaan kerja sulit dicairkan.

Jika perbaikan pelayanan dari BPJS TKI itu tidak kunjung dilakukan, pihaknya akan beraudiensi dengan Ombudsman Jawa Tengah dan bersurat ke Kementrian Tenaga Kerja RI agar, ditinjau ulang peraturan BPJS TKI menjadi satu-satunya asuransi yang digunakan TKI. Sebab menurut Ika, konsorium asuransi yang sebelumnya melayani Pelaksana

Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) atau dulu dikenal dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) untuk memberi asuransi kepada TKI, pelayanannya berjalan secara baik.

''Berbicara asuransi itu berarti tujuannya kemudahan pada saat klaim. BPJS khusus TKI ini birokrasinya terlalu lama dan syarat-syaratnya lebih sulit daripada asuransi yang melayani TKI sebelumnya. BPJS TKI ini hanya mudah diklaim saat TKI meninggal dunia. TKI kecelakaan dari negara tempat dia bekerja, kemudian kembali di sini, birokrasinya sangat sulit. Presentasi klaimnya sangat sedikit, paling tidak ada 10 persen yang bisa keluar,'' kata Ika saat ditemui di kantornya, Kamis (14/11).

Dipersulit

Hal ini disuarakan beberapa PPTKIS yang ada dalam keanggotaan Apjati Jateng. Bahkan dia melihat sudah banyak PPTKIS yang pesimistis jika ada TKI yang disalurkan mengalami kecelakaan kerja dan akan mengklaim biaya pengobatan ke BPJS TKI.

''Sebab PPTKIS ini tidak punya harapan lagi kepada BPJS TKI, untuk mengeluarkan dana klaim dan karena birokrasi yang susah. Akhirnya PPTKIS ini menalangi sendiri pengobatan TKI yang terkena kecelakaan kerja tersebut. Menurut undang-undang tugas PPTKIS  memberikan asuransi kepada TKI. BPJS TKI tidak boleh kemudian mengandalakan PPTKIS untuk menalangi biaya pengobatan tersebut,'' lanjut Ika

Disebutkan dalam pelaksanaannya, setiap TKI yang akan disalurkan ke luar negeri wajib membayar iuran BPJS TKI dengan sistem beli putus untuk dua tahun, sebesar total  Rp 370 ribu perorang. Di Jateng, Ika menyebut setiap tahun ada 10.000 TKI yang diberangkatkan ke Singapura, Taiwan, Hongkong, Korea Selatan, dan Jepang.

''Itu baru di Jateng belum di seluruh daerah di Indonesia. Menurut sumber kami, BPJS TKI itu sudah menampung ratusan miliar rupiah iuran dari para TKI. Dana sebesar itu, untuk klaim pengobatan TKI kenapa dipersulit. Contohnya di Ungaran, ada TKI dari PPTKIS yang saya kelola mengalami patah kaki. Semua berkas sudah komplet saya urus hingga ke KBRI di Singapura. Namun saat di Indonesia, TKI ini dua hari tidak mendapatkan rumah sakit dan setelah ditangani sampai boleh pulang, klaim belum bisa dicairkan,'' lanjutnya.


(M Alfi Makhsun/CN26/SM Network)