• KANAL BERITA

Program Nasional KLHK untuk Peningkatan Kesejahteraan

Foto: suaramerdeka.com / dok
Foto: suaramerdeka.com / dok

BOGOR, suaramerdeka.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, menjelaskan, beberapa program nasional yang dilakukan oleh KLHK mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan mata pencaharian bagi masyarakat. Dalam lima tahun ke depan, KLHK akan memperkuat ketahanan ekonomi, mendukung pusat-pusat pertumbuhan daerah, mengembangkan wilayah untuk mengatasi kesenjangan.

"Kemudian tentu saja kualitas sumber daya manusia untuk berdaya saing, dan membuat lingkungan tahan akan bencana dan perubahan iklim," papar Menteri Siti dalam diskusi panel dengan tema Transformasi Ekonomi II, dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tahun 2019 di Sentul Internasional Convention Center, Bogor, Rabu (13/11).

Merujuk kepada para pimpinan di daerah dalam mengelola kawasan hutan, Siti menerangkan bahwa dua hal yang menjadi perhatian dalam urusan kehutanan yang banyak urusannya antara daerah dengan KLHK yaitu, berkenaan dengan penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan.

Pada aspek penggunaan kawasan hutan, Menteri Siti mengungkapkan bahwa KLHK telah mencoba menyederhanakan proses perizinan. Jika tidak ada persoalan, sebetulnya seperti izin pinjam pakai untuk jalan, untuk listrik, geothermal, waduk dan lain-lain, kalau semua syarat-syaratnya dilengkapi, maka proses izin akan singkat.

"Saya pernah test dan bila syarat-syarat dari pemohon izin sudah lengkap, maka sebetulnya dalam waktu 11 hari IPPKH ternyata selesai. Jadi sudah banyak hal yang coba diperbaiki," ungkapnya sambil menambahkan dalam proses perizinan tersebut, Menteri Siti meminta interaksi antar pihak harus kuat.

Program KLHK yang sangat erat terkait transformasi ekonomi yaitu berkenaan dengan Tanah Obyek Reforma Agraria atau TORA. Dalam hal ini Menteri Siti menjelaskan bahwa sudah diserahkan lahan hutan seluas sekitar 110 ribu ha untuk se- Kalimantan, kecuali Kaltara.

Saat ini sudah tersedia sekitar 980 ribu ha freshland yang sudah bisa di redistrbusi pada rakyat, tapi membutuhkan usulan programnya dari Pemda. Proposal seperti untuk pengembangan wilayah, untuk pusat kawasan peternakan, pertanian terpadu, kawasan pemukiman, dan lain sebagainya.


(Satrio Wicaksono/CN26/SM Network)