• KANAL BERITA

Ada Unsur Pembatasan pada Sebagian Kebijakan Pangan Pemerintah

Foto: suaramerdeka.com / dok
Foto: suaramerdeka.com / dok

JAKARTA, suaramerdeka.com - Sebagian kebijakan pangan yang diterapkan pemerintah saat ini terdapat unsur pembatasan / restriksi. Pemerintah menerapkan banyak kebijakan yang bersifa non tarif melalui regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh berbagai Kementerian yang membatasi keterlibatan Indonesia dalam perdagangan internasional. Kebijakan-kebijakan ini cenderung menyebabkan kenaikan harga pada komoditas pangan.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania mengatakanm beberapa restriksi pada kebijakan antara lain adalah, restriksi pada kebijakan beras dalam bentuk monopoli impor yang hanya dikelola Bulog (Permendag nomor 1 tahun 2018 pasal 16 ayat 1), restriksi pada daging sapi melalui pembatasan pelaku impor dan pembatasan akses pasar (Permendag 59/2016). Daging Ayam dan Telur terdampak dari peningkatan biaya produksi karena ada restriksi yang diberlakukan pada impor jagung untuk pakan.

Restriksi ini bentuknya adalah monopoli impor jagung untuk pakan hanya kepada Bulog dan juga adanya rapat koordinasi antar menteri sebelum mengimpor. Rangkaian proses ini berpotensi memperlambat pengambilan tindakan keputusan impor (Permendag 21/2018 Pasal 3 Ayat (1) dan (2). Perlu diketahui bahwa pakan jagung berperan pada 50 hingga 60 persen biaya produksi keseluruhan industri peternakan ayam dan telur. Sehingga kenaikan harga jagung akan berpengaruh pada kenaikan harga ayam dan telur.

“Swasembada pangan sebaiknya tidak lagi dijadikan cita-cita sektor pertanian Indonesia karena semakin sulit untuk dicapai. Banyak faktor yang memengaruhi, misalnya berkurangnya luas lahan pertanian dan semakin banyaknya jumlah penduduk. Pemerintah sebaiknya fokus pada bagaimana menyediakan pangan yang harganya terjangkau bagi semua lapisan masyarakat dan memastikan ketersediaannya,” ungkap Galuh.

Kementerian Kesehatan sendiri sudah menjalankan beberapa program terkait upaya penurunan angka stunting. Kementerian Kesehatan memiliki program intervensi stunting yang disebut Scaling Up Nutrition. Intervensi tersebut terbagi atas Intervensi Gizi Spesifik (fokus pada 1000 Hari Pertama Kehidupan Janin dan Ibu yang mengandung) dan juga Intervensi Gizi Sensitif (fokus pada dilakukan  melalui  berbagai  kegiatan  pembangunan  diluar  sektor  kesehatan).

Selain dua program ini, masih ada berbagai program turunan dari intervensi tersebut, seperti Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Program Makanan Tambahan (PMT) Makanan Pendamping ASI (MP-ASI), dan lain sebagainya.


(Andika Primasiwi/CN26/SM Network)